Top Berita Nasional Hari Ini: Mbah Tupon Digugat, Teguran Keras Pram

Top Berita Nasional Hari Ini: Mbah Tupon Digugat, Teguran Keras Pram

Jakarta, CNN Indonesia – Sejumlah isu hangat mewarnai berita nasional hari ini, Rabu (19/6). Mulai dari perkembangan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, peringatan keras Gubernur DKI Jakarta kepada penunggak pajak, hingga kasus yang menimpa Mbah Tupon, seorang lansia buta huruf di Yogyakarta yang menjadi korban dugaan mafia tanah.

Sorotan utama tertuju pada respons warga Aceh terhadap keputusan pemerintah yang mengembalikan empat pulau sengketa ke wilayah administratif Aceh. Warga dari berbagai kalangan, termasuk mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menyambut baik keputusan ini.

"Harusnya jangan sampai bersitegang dulu baru diputuskan, tapi, ya Alhamdulillah Mualem (Muzakir Manaf) menepati janjinya untuk merebut pulau itu," ujar Fauzan, seorang warga Banda Aceh.

Amrizal, warga lainnya, memuji aksi 'senyap' Gubernur Aceh yang berhasil meyakinkan Presiden Prabowo. "Terima kasih pak Prabowo, ini sebenarnya yang diinginkan warga Aceh sejak pertama kali isu ini muncul," katanya.

Ketua Mualimin yang juga menjabat Wakil Panglima GAM Darwis Jeunib, menyampaikan rasa syukur atas keputusan Presiden Prabowo. "Kami dari pihak GAM tentu berterima kasih kepada pak Prabowo yang sudah memutuskan bahwa pulau itu milik Aceh. Pak Prabowo paham soal sejarah Aceh," kata Darwis.

Selain itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan keyakinannya bahwa bendera Aceh dengan simbol bulan bintang akan segera diizinkan berkibar dengan bebas. "Dalam proses, Insya Allah secepat mungkin," kata Mualem di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6).

Dari Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan peringatan keras kepada para wajib pajak yang menunggak dengan cara bersembunyi di balik kekuasaan. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak akan lagi ditoleransi di masa kepemimpinannya.

Pramono mengaku telah menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati untuk menagih para wajib pajak yang selama ini mangkir dari kewajibannya.

"Bu Lusi yang dulu remang-remang, yang dulu enggak mau bayar pajak, yang dulu masih bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan, sekarang transparan, harus bayar pajak," kata Pramono saat acara Malam Apresiasi Wajib Pajak 2025, di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6).

Pramono mencontohkan pelanggaran aturan pemasangan videotron dan baliho di wilayah Jakarta Selatan yang seharusnya bebas dari iklan tersebut.

Kabar kurang menyenangkan datang dari Yogyakarta. Tupon alias Mbah Tupon (68), seorang lansia buta huruf korban dugaan kasus mafia tanah di Bantul, digugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bantul.

Mbah Tupon digugat bersama kuasa hukumnya, Sukiratnasari alias Kiki, dan T, seorang makelar tanah yang pernah dimintai bantuan Mbah Tupon untuk memecah lahan.

"Mbah Tupon di situ posisi sebagai turut terduga (tergugat) III," kata Kiki saat dihubungi, Selasa (17/6).

Penggugat dalam kasus ini adalah Muhammad Ahmadi, suami dari IF yang namanya kini tercantum dalam sertifikat aset Mbah Tupon. Ahmadi menganggap telah mendapat informasi yang keliru dari T ketika membeli tanah milik Mbah Tupon.

Di sisi lain, Polda DIY telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam dugaan praktik mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon.

Kapolda DIY, Irjen Pol Anggoro Sukartono, menuturkan bahwa tujuh orang tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka per Selasa (17/6). Mereka adalah bagian dari deretan terlapor dalam laporan polisi yang dibuat oleh Heri Setiawan (31), putra sulung Mbah Tupon.

"Tujuh tersangka, yang ditahan hari ini mungkin tiga, yang lain masih dalam pemanggilan," kata Anggoro ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, DIY, Rabu (18/6).

Ketiga tersangka yang ditahan berinisial BB, TR, dan FT. Sementara tersangka lain, TRO dan ID, dijadwalkan memenuhi panggilan pemeriksaan polisi.

Berbagai isu ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari penyelesaian sengketa wilayah, penegakan hukum pajak, hingga perlindungan terhadap warga rentan dari praktik mafia tanah. Perkembangan dari masing-masing isu ini akan terus menjadi perhatian publik.

Sumber: cnnindonesia.com