Terpopuler Bisnis: Komponen Gaji ke-13 dan 14 PNS 2025, Besaran Pemangkasan Anggaran di 10 Kementerian

Terpopuler Bisnis: Komponen Gaji ke-13 dan 14 PNS 2025, Besaran Pemangkasan Anggaran di 10 Kementerian

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah isu ekonomi dan bisnis menjadi sorotan utama sepanjang Sabtu, 8 Februari 2025. Mulai dari kepastian pencairan gaji ke-13 dan 14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), alokasi anggaran efisiensi untuk program makan bergizi gratis, hingga insiden kecelakaan kerja di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS), berikut rangkuman berita yang paling banyak dibaca.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa gaji ke-13 dan 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetap dicairkan pada tahun 2025. Kepastian ini disampaikan sebagai respons terhadap isu penghapusan THR akibat instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran. "Insyaallah (cair), sudah dianggarkan," ujar Sri Mulyani di Mal Grand Indonesia, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Selain itu, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menanggapi positif penggunaan efisiensi anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, langkah ini lebih bermanfaat dibandingkan belanja operasional lain seperti pembelian alat tulis kantor (ATK). Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan total efisiensi belanja Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sekitar Rp 306 triliun, di mana sebagian akan dialihkan untuk program MBG.

Namun, terkait program MBG, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menampik bertanggung jawab dalam menentukan skema permodalan hingga Rp 500 juta bagi UMKM mitra program tersebut. Maman mengarahkan tanggung jawab tersebut ke Badan Gizi Nasional (BGN). "(Skema) itu nanti tentunya dari BGN ya. Kami sifatnya kan supporting, jadi mana yang memang menjadi tupoksi saya sebagai menteri UMKM, itu kami dorong," kata Maman di kantor baru Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM akan memberikan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank yang bekerja sama dengan pemerintah, dengan nilai pinjaman mencapai hingga Rp 500 juta.

Di sisi lain, dunia industri kembali diwarnai dengan insiden kecelakaan kerja. Seorang pekerja PT ITSS berinisial EJ meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada Rabu malam, 5 Februari 2025. Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM) dari ITSS, Fadil, menuding manajemen perusahaan lalai dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menuntut agar pimpinan PT ITSS diproses hukum. "Kami menuntut agar manajemen PT ITSS diadili dan dipenjarakan atas insiden yang merenggut nyawa di departemen produksi baja tersebut," tegas Fadil.

Terakhir, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimplementasikan upaya efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun pada tahun 2025. Pemangkasan juga diberlakukan terhadap transfer ke daerah dengan nilai lebih dari Rp 50,59 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta dipertegas oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Terdapat 10 kementerian yang mengalami pemotongan anggaran, dengan nilai yang bervariasi.

Berbagai isu ini menandai dinamika ekonomi dan bisnis di awal Februari 2025. Kepastian pencairan THR menjadi angin segar bagi ASN, sementara efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis menjadi fokus pemerintah. Namun, insiden kecelakaan kerja di sektor industri menjadi pengingat pentingnya peningkatan pengawasan dan penerapan K3.

Sumber: tempo.co