Ekonomi & Bisnis 15 Jun 2025, 00:20

Terpopuler Bisnis: Komponen Gaji ke-13 dan 14 PNS 2025, Besaran Pemangkasan Anggaran di 10 Kementerian

Terpopuler Bisnis: Komponen Gaji ke-13 dan 14 PNS 2025, Besaran Pemangkasan Anggaran di 10 Kementerian Jakarta, 9 Februari 2025 - Sejumlah isu ekonomi dan bisnis menjadi perhatian publik sepanjang Sab...

Terpopuler Bisnis: Komponen Gaji ke-13 dan 14 PNS 2025, Besaran Pemangkasan Anggaran di 10 Kementerian

Jakarta, 9 Februari 2025 - Sejumlah isu ekonomi dan bisnis menjadi perhatian publik sepanjang Sabtu, 8 Februari 2025. Mulai dari kepastian pencairan gaji ke-13 dan 14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), alokasi dana efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis, hingga kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS). Berikut adalah rangkuman berita-berita terpopuler tersebut:

Gaji ke-13 dan 14 PNS Tetap Cair di 2025, Ini Komponennya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa gaji ke-13 dan 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetap dicairkan pada tahun 2025. Kepastian ini disampaikan sebagai respons atas isu penghapusan THR akibat instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.

"Insyaallah (cair), sudah dianggarkan," ujar Sri Mulyani di Mal Grand Indonesia, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Komponen gaji ke-13 dan 14 PNS pada tahun 2025 diprediksi akan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

Efisiensi Anggaran Rp100 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Komisi XI: Lebih Baik dari Beli ATK

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan respons positif terhadap penggunaan dana efisiensi anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, alokasi dana tersebut lebih bermanfaat dibandingkan belanja operasional lainnya, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sekitar Rp306 triliun. Dari total tersebut, Rp100 triliun dialokasikan untuk program MBG.

Polemik Skema Modal UMKM Mitra Makan Bergizi Gratis, BGN dan Kementerian UMKM Saling Lempar Tanggung Jawab

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menampik bertanggung jawab atas penentuan skema permodalan hingga Rp500 juta bagi UMKM mitra program MBG. Maman justru mengarahkan tanggung jawab tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"(Skema) itu nanti tentunya dari BGN ya. Kami sifatnya kan supporting, jadi mana yang memang menjadi tupoksi saya sebagai menteri UMKM, itu kami dorong," kata Maman di kantor baru Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM bertanggung jawab memberikan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga menginformasikan bahwa pihak bank bersedia memberikan pinjaman modal operasional kepada UMKM mitra MBG hingga Rp500 juta.

Kecelakaan Kerja di PT ITSS Kembali Terjadi, Seorang Pekerja Meninggal Dunia

Seorang pekerja PT ITSS, berinisial EJ, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada Rabu malam, 5 Februari 2025. Insiden ini menambah daftar panjang kecelakaan kerja di perusahaan tersebut, yang dinilai memiliki sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lemah.

Ketua PUK Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM) dari ITSS, Fadil, menuding manajemen perusahaan lalai dalam penerapan K3 dan menuntut agar pimpinan PT ITSS diproses hukum. "Kami menuntut agar manajemen PT ITSS diadili dan dipenjarakan atas insiden yang merenggut nyawa di departemen produksi baja tersebut," tegas Fadil.

Anggaran 10 Kementerian Dipangkas pada 2025, Nilai Pemangkasan Capai Puluhan Triliun Rupiah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimplementasikan efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Pemangkasan anggaran juga diberlakukan pada transfer ke daerah dengan nilai lebih dari Rp50,59 triliun. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta dipertegas oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dari data yang beredar, terdapat 10 kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran signifikan, dengan nilai bervariasi mulai dari belasan hingga puluhan triliun rupiah. Pemangkasan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan mendukung program-program prioritas pemerintah.

Kesimpulan

Isu-isu ekonomi dan bisnis yang menjadi sorotan publik ini menunjukkan dinamika kebijakan pemerintah dan tantangan yang dihadapi dunia usaha. Kepastian pencairan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS memberikan angin segar bagi para abdi negara. Namun, di sisi lain, efisiensi anggaran dan insiden kecelakaan kerja menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola yang baik dan perlindungan bagi para pekerja.

Sumber: tempo.co