Refleksi Setahun Pemerintahan Kabinet Maju Bersama: Tinjauan dan Kritik dari Pengamat Politik
Refleksi Setahun Pemerintahan Kabinet Maju Bersama: Tinjauan dan Kritik dari Pengamat Politik Jakarta, 14 Juni 2025 – Setahun sudah Kabinet Maju Bersama menjalankan roda pemerintahan. Berbagai kebijak...
Refleksi Setahun Pemerintahan Kabinet Maju Bersama: Tinjauan dan Kritik dari Pengamat Politik
Jakarta, 14 Juni 2025 – Setahun sudah Kabinet Maju Bersama menjalankan roda pemerintahan. Berbagai kebijakan telah digulirkan, capaian diraih, namun tak sedikit pula tantangan yang menghadang. Seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Dr. Arya Wirawan, memberikan pandangannya mengenai kinerja kabinet ini dalam setahun terakhir.
"Secara umum, Kabinet Maju Bersama telah menunjukkan komitmen dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan investasi," ujar Dr. Arya. Ia menyoroti beberapa proyek infrastruktur strategis yang terus berjalan, seperti pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan percepatan pembangunan bandara di beberapa wilayah.
Namun, Dr. Arya juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi kabinet. "Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global," katanya. Ia menunjuk pada eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang memicu pelemahan Rupiah hingga menyentuh angka Rp 16.303 per Dolar AS sebagai contoh nyata.
Selain itu, Dr. Arya juga menyoroti isu-isu lain yang menjadi perhatian publik, seperti wacana BPJS Kesehatan dan KTP untuk hewan di Jakarta, serta usulan larangan vape dan rokok elektrik oleh anggota DPRD Jakarta. "Isu-isu ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dan melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum mengambil kebijakan," jelasnya.
Sektor Ekonomi dan Investasi
Dalam sektor ekonomi, Dr. Arya mengapresiasi upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan syariah. "BSI (Bank Syariah Indonesia) telah berhasil mengelola 1,2 juta rekening payroll, ini adalah langkah positif dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat," ujarnya. Selain itu, ia juga menyoroti peran penting fortifikasi pangan dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM), sebagaimana yang didorong oleh Bappenas melalui peluncuran Millers for Nutrition.
Namun, ia juga mengingatkan tentang perlunya perhatian terhadap sektor UMKM. "Data menunjukkan bahwa hanya 4 persen UMKM Indonesia yang terhubung ke pasar global. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM kita," tegasnya.
Isu Lingkungan dan Infrastruktur
Isu lingkungan juga menjadi sorotan Dr. Arya. Ia mengkritik keras Brasil atas lelang minyak yang dilakukan menjelang COP30. "Ini adalah langkah yang tidak bertanggung jawab dan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap isu perubahan iklim," katanya. Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah HSBC-WRI-WWF dalam mendorong industri rendah karbon, serta ajakan IIF kepada pelaku industri untuk menerapkan ESG (Environmental, Social, and Governance) di sektor infrastruktur.
"Kita juga harus memberikan perhatian serius terhadap masalah pencemaran lingkungan," lanjutnya. Ia mencontohkan kasus penyegelan dua pabrik di Kabupaten Bekasi karena mencemari udara sebagai bukti bahwa pengawasan terhadap industri perlu ditingkatkan.
Politik dan Keamanan
Dalam bidang politik dan keamanan, Dr. Arya menyoroti konflik antara Israel dan Iran yang kembali memanas. "Indonesia telah mengutuk serangan Israel ke Iran dan memastikan keselamatan serta keamanan WNI di sana," ujarnya. Ia juga mengapresiasi Ketua Umum PBNU yang turut angkat bicara mengenai konflik ini.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Dr. Arya menilai bahwa Kabinet Maju Bersama telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam setahun terakhir. Namun, ia mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. "Pemerintah perlu lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Selain itu, isu lingkungan dan keamanan juga perlu menjadi perhatian serius," pungkasnya.
Evaluasi dari pengamat politik ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sumber: republika.co.id