Presiden Resmikan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Nasional

Jakarta - Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di seluruh negeri. Sebagai langkah nyata, Presiden secara resmi meluncurkan program peningkatan kualitas pendidikan vokasi nasional pada hari ini, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Anggota Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Andreas Anangguru Yewangoe, menekankan pentingnya pendekatan baru dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, metode indoktrinasi yang digunakan di masa lalu sudah tidak lagi relevan. Hal ini disampaikan dalam webinar internasional bertajuk “Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam Memperkukuh Masyarakat yang Inklusif dan Kohesif” yang diselenggarakan oleh Institut Leimena dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, pada Kamis, 30 Mei 2024.

Andreas menjelaskan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan harus dilakukan melalui kegiatan partisipatif yang dipimpin oleh guru yang memahami pentingnya Pancasila sebagai fondasi bangsa yang majemuk.

“Pancasila bukan mantra, bukan simsalabim jika kita hafal lalu menjadi bangsa yang adil dan makmur, tidak begitu. Kita sering menjadikan Pancasila sebagai ritus untuk dihafalkan setiap hari Senin, tapi tidak seperti itu, yang harus dilakukan membumikan nilai-nilai Pancasila artinya sungguh-sungguh berpijak pada realitas,” ujarnya.

Menurut Andreas, BPIP telah menyusun 17 buku pendidikan Pancasila untuk berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Materi dalam buku-buku ini menekankan pada kegiatan dan inisiatif mandiri dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Proporsi materi dalam buku tersebut adalah 70 persen untuk kegiatan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan 30 persen untuk sejarah serta informasi mengenai Pancasila.

Namun, Andreas mengakui bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah yang masih terjadi di Indonesia. Selain itu, munculnya ideologi transnasional yang mempromosikan intoleransi dan radikalisme juga menjadi ancaman bagi Pancasila.

“Kita masih mengalami persekusi terhadap orang yang sedang beribadah. Itu sangat sulit diterima di dalam negara Pancasila,” tegasnya.

Pemerintah berharap program peningkatan kualitas pendidikan vokasi ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

Dengan adanya program ini, diharapkan lulusan pendidikan vokasi memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang berkarakter dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan lembaga pendidikan, untuk berpartisipasi aktif dalam program ini. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri.

Dengan demikian, Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing, dan memiliki karakter yang kuat, serta mampu menghadapi tantangan global di masa depan. Program peningkatan kualitas pendidikan vokasi ini adalah langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat.

Sumber: nasional.tempo.co