Pengamat Soroti Potensi Polarisasi Politik Meningkat Akibat Disinformasi di Media Sosial

Pengamat Soroti Potensi Polarisasi Politik Meningkat Akibat Disinformasi di Media Sosial

JAKARTA, [Tanggal Hari Ini] – Pengamat politik memperingatkan tentang meningkatnya risiko polarisasi politik di Indonesia yang dipicu oleh penyebaran disinformasi dan kampanye hitam (black campaign) yang masif di media sosial. Fenomena ini dinilai mengancam stabilitas sosial dan demokrasi, terutama menjelang dan selama proses pemilihan umum. Kurangnya regulasi yang efektif dan rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang memperparah situasi ini.

Yusril Ihza Mahendra, seorang pengamat politik terkemuka, menekankan pentingnya kesadaran dan tindakan proaktif dari berbagai elemen masyarakat. “Kita harus menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan kepala dingin. Polarisasi yang berlebihan hanya akan merugikan kita semua sebagai bangsa,” ujarnya. Ia mengajak politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang bahaya disinformasi dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Maraknya disinformasi dan kampanye hitam di media sosial dapat dengan mudah memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan pandangan politik. Informasi yang tidak akurat atau bahkan sengaja dipalsukan dapat memicu emosi negatif, seperti kemarahan, kebencian, dan ketakutan, yang kemudian dapat termanifestasi dalam tindakan intoleransi dan kekerasan. Selain itu, disinformasi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi, seperti pemerintah, partai politik, dan media massa.

Menurut pengamat, regulasi yang lebih ketat terhadap platform media sosial menjadi krusial untuk membatasi penyebaran disinformasi. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform-platform tersebut untuk mengembangkan mekanisme yang efektif untuk mendeteksi, menghapus, dan menindak akun-akun yang terbukti menyebarkan disinformasi atau terlibat dalam kampanye hitam. Namun, regulasi saja tidak cukup. Edukasi literasi digital kepada masyarakat juga sama pentingnya.

Edukasi literasi digital bertujuan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup kemampuan untuk membedakan antara fakta dan opini, mengenali sumber informasi yang kredibel, dan memahami bagaimana algoritma media sosial dapat memengaruhi informasi yang diterima.

Selain itu, inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil juga dapat berperan penting dalam memerangi disinformasi. Organisasi-organisasi non-pemerintah, komunitas-komunitas online, dan individu-individu yang peduli dapat bekerja sama untuk menyebarkan informasi yang akurat, memverifikasi klaim-klaim yang meragukan, dan melaporkan konten-konten yang melanggar aturan.

Menjelang Pemilu mendatang, ancaman polarisasi politik akibat disinformasi di media sosial menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meredam dampak negatif ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Regulasi yang ketat, edukasi literasi digital, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, kegiatan politik terus berjalan. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan tengah melakukan kunjungan ke Singapura untuk menghadiri Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Sebelum keberangkatannya, Prabowo dilepas oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya juga telah menerima arahan dari Prabowo untuk melanjutkan program Giant Sea Wall. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan arahan tersebut. Isu-isu ini menunjukkan dinamika politik yang terus berkembang dan menjadi bagian penting dari lanskap informasi yang perlu dikelola dengan bijak agar tidak terdistorsi oleh disinformasi.

Sumber: liputan6.com