Pengamat: Politik Dinasti Masih Jadi Tantangan Demokrasi Indonesia

Pengamat: Politik Dinasti Masih Jadi Tantangan Demokrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik menilai fenomena politik dinasti masih menjadi tantangan serius bagi kematangan demokrasi di Indonesia. Praktik ini dinilai dapat menghambat munculnya kader-kader pemimpin berkualitas.

Penilaian ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif IndoStrategi, Arif Nurul Imam, dalam diskusi daring yang diselenggarakan pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa politik dinasti, atau praktik kekuasaan yang diwariskan dalam lingkup keluarga, dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik.

"Politik dinasti ini menjadi persoalan serius karena menutup peluang bagi tokoh-tokoh potensial dari luar lingkaran keluarga untuk berkontribusi dalam pemerintahan," ujar Arif.

Menurutnya, praktik ini juga berpotensi melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), karena kekuasaan cenderung terpusat pada kelompok tertentu. Hal ini dapat menghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Arif mencontohkan beberapa kasus politik dinasti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa meskipun tidak semua dinasti politik berdampak buruk, namun kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokratis tetap menjadi perhatian utama.

"Kita melihat ada beberapa dinasti politik yang berhasil membawa perubahan positif di daerahnya, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan," katanya.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa politik dinasti dapat merusak sistem meritokrasi dalam rekrutmen politik. Kader-kader yang seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensi, justru tersingkir karena adanya praktik nepotisme.

"Ini yang menjadi persoalan, karena kita kehilangan potensi pemimpin yang berkualitas karena sistem yang tidak adil," tegasnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, Arif menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Ia juga mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi yang lebih inklusif dan transparan.

"Masyarakat harus lebih kritis dalam memilih pemimpin, dan partai politik juga harus membuka diri untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua kader," ujarnya.

Selain itu, Arif juga menyoroti peran penting media dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi praktik politik dinasti. Menurutnya, pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik KKN.

"Media dan organisasi masyarakat sipil harus menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang," katanya.

Arif berharap, dengan adanya kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak, tantangan politik dinasti dapat diatasi, sehingga demokrasi di Indonesia dapat semakin matang dan berkualitas.

"Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi ini, dan salah satu caranya adalah dengan melawan praktik politik dinasti yang tidak sehat," pungkasnya.

Sumber: cnnindonesia.com