Pengamat: Pilkada Serentak 2025 Berpotensi Tingkatkan Politik Identitas, Perlunya Pengawasan Ketat

Pilkada Serentak 2025 Berpotensi Tingkatkan Politik Identitas, Pengawasan Ketat Dibutuhkan

JAKARTA - Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2025 mendatang diprediksi akan diwarnai dengan peningkatan penggunaan politik identitas. Kekhawatiran ini disampaikan oleh pengamat politik yang menilai bahwa kontestasi politik di tingkat lokal seringkali menjadi lahan subur bagi isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pilkada serentak, yang akan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2025, menjadi perhatian khusus karena potensi kerawanan polarisasi akibat politik identitas. Pengamat politik menekankan pentingnya pengawasan ketat dari berbagai pihak, terutama penyelenggara pemilu, serta partisipasi aktif masyarakat sipil untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.

"Pilkada, dengan dinamika lokalnya, seringkali menjadi arena pertarungan yang lebih intens. Di sinilah politik identitas bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk meraih dukungan," ujar [Nama Pengamat, jika ada di sumber lain], seorang pengamat politik dari [Institusi Pengamat, jika ada di sumber lain].

Menurutnya, isu-isu seperti agama, etnis, dan asal daerah seringkali menjadi alat yang efektif untuk memobilisasi massa. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan merusak tatanan demokrasi jika tidak dikelola dengan baik.

Peran Penyelenggara Pemilu dan Masyarakat Sipil

Pengamat politik menekankan bahwa penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki peran sentral dalam mencegah penggunaan politik identitas. Mereka harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran dan memastikan bahwa semua kandidat mengikuti aturan yang berlaku.

"KPU dan Bawaslu harus proaktif dalam mengawasi kampanye dan memberikan sanksi yang tegas jika ada kandidat yang menggunakan politik identitas," tegasnya.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sipil juga sangat penting. Organisasi masyarakat sipil, media, dan tokoh masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politik identitas.

"Masyarakat sipil harus berani mengkritik dan melawan setiap upaya penggunaan politik identitas. Edukasi kepada masyarakat juga sangat penting agar mereka tidak mudah terprovokasi," tambahnya.

Antisipasi Polarisasi dan Konflik Sosial

Pilkada serentak yang akan datang membutuhkan persiapan matang dari semua pihak. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah terjadinya konflik sosial.

"Pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan antaretnis. Aparat keamanan juga harus siap mengantisipasi potensi konflik," katanya.

Pentingnya Pendidikan Politik

Salah satu cara efektif untuk mencegah politik identitas adalah dengan meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Masyarakat yang teredukasi akan lebih kritis dalam menilai informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat provokatif.

"Pendidikan politik harus menjadi prioritas. Masyarakat yang cerdas akan lebih sulit dimanipulasi oleh politik identitas," ujarnya.

Kesimpulan

Pilkada Serentak 2025 memiliki potensi untuk meningkatkan penggunaan politik identitas. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari penyelenggara pemilu, partisipasi aktif masyarakat sipil, dan pendidikan politik yang memadai menjadi kunci untuk mencegah polarisasi dan konflik sosial. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2025 berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Dengan demikian, Pilkada dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sumber: news.okezone.com