Pakar Pendidikan Soroti Kesenjangan Digital dalam Implementasi Pendidikan Berbasis Teknologi di Indonesia

Pakar Pendidikan Soroti Kesenjangan Digital dalam Implementasi Pendidikan Berbasis Teknologi di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia – Adopsi teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, di balik kemajuan ini, kesenjangan digital masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Para pakar pendidikan mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan masalah ini, terutama di daerah-daerah pedesaan dan wilayah dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu.

Kesenjangan digital merujuk pada perbedaan akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti komputer, internet, dan perangkat lunak, antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, kesenjangan ini dapat menghambat pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh siswa di Indonesia.

Menurut seorang pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Dr. Eva Lutfi, implementasi pendidikan berbasis teknologi tidak akan efektif jika kesenjangan digital tidak ditangani dengan serius. "Teknologi adalah alat yang sangat ampuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi jika hanya sebagian kecil siswa yang memiliki akses terhadap teknologi tersebut, maka kita justru memperlebar jurang ketidaksetaraan," ujarnya dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada hari Senin (14/8).

Dr. Eva menjelaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya terkait dengan ketersediaan infrastruktur, seperti jaringan internet dan perangkat keras, tetapi juga dengan kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi tersebut. "Banyak guru di daerah terpencil yang belum memiliki pelatihan yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Akibatnya, potensi teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal," tambahnya.

Senada dengan Dr. Eva, seorang praktisi pendidikan dari sebuah sekolah swasta di Jakarta, Rina Wijaya, juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan digital. "Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Selain itu, pelatihan guru juga harus menjadi prioritas utama," kata Rina.

Kemendikbudristek sendiri telah menyadari masalah ini dan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kesenjangan digital. Salah satunya adalah program "Merdeka Belajar", yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Program ini juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, tetapi dengan tetap memperhatikan kesenjangan digital yang ada.

Selain itu, Kemendikbudristek juga telah meluncurkan program "Internet Masuk Desa" untuk memperluas akses internet di daerah-daerah terpencil. Program ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet dan pemerintah daerah, untuk membangun infrastruktur internet yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Namun, menurut Dr. Eva, upaya-upaya tersebut masih belum cukup. "Pemerintah perlu melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas program-program yang telah diluncurkan. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat penting untuk mengatasi kesenjangan digital," ujarnya.

Kesenjangan digital dalam pendidikan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua siswa di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas berbasis teknologi. Dengan mengatasi kesenjangan digital, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di era digital.

Kesenjangan digital bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi perhatian global. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh negara anggota untuk mengatasi kesenjangan digital dalam pendidikan. UNESCO menekankan bahwa akses terhadap teknologi digital adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh setiap negara.

Di Indonesia, kesenjangan digital juga diperparah oleh pandemi COVID-19. Ketika sekolah-sekolah ditutup dan pembelajaran dilakukan secara daring, siswa-siswa yang tidak memiliki akses terhadap internet dan perangkat keras mengalami kesulitan yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital tidak hanya menghambat pemerataan kesempatan belajar, tetapi juga dapat memperburuk krisis pendidikan di masa pandemi.

Oleh karena itu, mengatasi kesenjangan digital dalam pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan pendidikan berkualitas berbasis teknologi yang inklusif dan merata bagi seluruh siswa di tanah air.

Sumber: cnnindonesia.com