Opini Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara dan Keadilan Ekonomi

Opini Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara dan Keadilan Ekonomi

JAKARTA, [Tanggal Hari Ini] - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya reformasi perpajakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, mewujudkan keadilan ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penegasan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa reformasi perpajakan bukan hanya sekadar meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien. Dengan sistem perpajakan yang baik, pemerintah dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Reformasi perpajakan adalah kunci untuk memastikan bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Selain itu, sistem perpajakan yang adil akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyoroti pentingnya kepatuhan pajak sebagai fondasi utama dari sistem perpajakan yang efektif. Ia mengajak seluruh masyarakat, termasuk wajib pajak individu maupun korporasi, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kepatuhan pajak adalah wujud nyata dari kontribusi kita sebagai warga negara dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan membayar pajak, kita turut serta dalam membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Reformasi perpajakan yang digagas oleh pemerintah mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Penyederhanaan Sistem Perpajakan: Pemerintah berupaya untuk menyederhanakan sistem perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan mengurangi jumlah peraturan yang rumit dan memperjelas prosedur administrasi perpajakan.
2. Perluasan Basis Pajak: Pemerintah juga berupaya untuk memperluas basis pajak dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya belum tersentuh oleh pajak. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau transaksi ekonomi secara lebih efektif.
3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh dan menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.
4. Peningkatan Pelayanan Perpajakan: Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti layanan konsultasi, pembayaran pajak online, dan penyampaian SPT secara elektronik.

Sri Mulyani meyakini bahwa dengan reformasi perpajakan yang komprehensif dan dukungan dari seluruh masyarakat, Indonesia dapat mencapai tingkat penerimaan negara yang lebih tinggi dan menciptakan keadilan ekonomi yang lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Selain fokus pada reformasi perpajakan, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan setiap rupiah uang negara secara efektif dan efisien. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," tegas Sri Mulyani.

Dengan kombinasi antara reformasi perpajakan yang efektif dan pengelolaan keuangan negara yang efisien, pemerintah optimis dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang berkeadilan dan sejahtera.

Sumber: bisnis.liputan6.com