Opini Sri Mulyani: Mengoptimalkan Penerimaan Negara di Era Digital

Opini Sri Mulyani: Mengoptimalkan Penerimaan Negara di Era Digital

JAKARTA, [Tanggal Hari Ini] – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap dinamika ekonomi digital yang terus berkembang pesat dan tantangan dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi yang semakin lintas batas.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan melalui berbagai inisiatif digital. Langkah-langkah ini meliputi pengembangan platform pelaporan pajak online yang lebih user-friendly, penerapan sistem analisis data untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak, dan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan.

"Era digital membuka peluang baru untuk meningkatkan penerimaan negara. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan pada saat yang sama, memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik penghindaran pajak," ujar Sri Mulyani dalam sebuah pernyataan resmi.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Pajak

Salah satu fokus utama pemerintah adalah pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pajak. Dengan menggunakan sistem analisis data yang canggih, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan potensi ketidakpatuhan pajak. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan integrasi data antara berbagai lembaga pemerintah dan swasta untuk memperkuat pengawasan.

"Kami terus mengembangkan sistem pengawasan pajak yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi. Ini memungkinkan kami untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak dengan lebih cepat dan akurat," kata Sri Mulyani.

Peningkatan Kepatuhan Pajak

Selain pemanfaatan teknologi, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. DJP secara aktif mengadakan kampanye edukasi pajak, baik secara online maupun offline, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

"Kepatuhan pajak adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan negara dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Sri Mulyani.

Tantangan dan Strategi ke Depan

Sri Mulyani mengakui bahwa ada sejumlah tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan negara di era digital. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas transaksi ekonomi digital yang seringkali melibatkan lintas batas negara. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah aktif berpartisipasi dalam forum internasional untuk merumuskan standar dan aturan perpajakan yang sesuai dengan era digital.

"Kami bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi tantangan perpajakan di era digital. Ini termasuk pertukaran informasi perpajakan dan pengembangan aturan perpajakan yang adil dan efektif," kata Sri Mulyani.

Optimisme Kinerja Investasi Semester II 2024

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyampaikan optimisme terkait kinerja investasi pada semester II/2024. Meskipun investasi di industri asuransi jiwa mengalami penurunan signifikan pada semester pertama, pemerintah meyakini bahwa kinerja investasi akan membaik seiring dengan pemulihan ekonomi global dan peningkatan kepercayaan investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa nilai total investasi di industri asuransi jiwa per Juni 2024 mencapai Rp11,46 triliun. Realisasi ini memang menunjukkan penurunan sebesar 29,99% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Namun, Sri Mulyani yakin bahwa dengan berbagai kebijakan dan insentif yang telah dikeluarkan pemerintah, investasi akan kembali meningkat pada semester kedua tahun ini.

Kesimpulan

Optimalisasi penerimaan negara di era digital merupakan prioritas utama pemerintah. Melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kepatuhan pajak, dan kerja sama internasional, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Dengan penerimaan negara yang kuat, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber: ekonomi.bisnis.com