Opini: Sri Mulyani Indrawati: APBN 2026: Membangun Fondasi Ekonomi yang Lebih Kuat dan Berkelanjutan

Opini: Sri Mulyani Indrawati: APBN 2026: Membangun Fondasi Ekonomi yang Lebih Kuat dan Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Fokus utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan digitalisasi ekonomi. Langkah ini diambil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Sri Mulyani menekankan bahwa APBN 2026 dirancang untuk menjawab tantangan global dan domestik yang semakin kompleks. Peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas karena tenaga kerja yang kompeten dan adaptif sangat penting untuk mendorong inovasi dan produktivitas. Investasi dalam pendidikan, pelatihan vokasi, dan program peningkatan keterampilan akan menjadi fokus utama.

"Kita perlu memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di era digital ini," ujar Sri Mulyani dalam keterangan persnya, Kamis (6/6/2024).

Selain itu, pembangunan infrastruktur berkelanjutan akan terus menjadi perhatian utama. Pemerintah berencana untuk mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendukung konektivitas antar wilayah. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara akan diprioritaskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"Infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya transportasi, dan membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil," tambahnya.

Digitalisasi ekonomi juga menjadi fokus penting dalam APBN 2026. Pemerintah berupaya untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, termasuk UMKM, pertanian, dan pariwisata. Program-program seperti pengembangan platform e-commerce, pelatihan digital untuk pelaku usaha, dan peningkatan akses internet di daerah-daerah terpencil akan terus digalakkan.

"Digitalisasi ekonomi akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Namun, upaya pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui APBN 2026 tidak lepas dari tantangan. Anggota Komisi V DPR RI, Dedi Wahidi, mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan proyek IKN di Kalimantan Timur.

"Saya ucapkan Pak Menteri ditugaskan sebagai Kepala Otorita IKN. Tapi tolong Pak Menteri jangan cepat-cepat, nggak harus selesai sekarang. Soal 17 Agustus upacara di sana nggak masalah, tapi tidak terlalu cepat," kata Dedi dalam Rapat Kerja dengan Menteri PUPR di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Dedi menekankan pentingnya kualitas dalam pembangunan infrastruktur di IKN, terutama untuk bangunan-bangunan yang menjadi simbol negara seperti Gedung DPR RI dan Istana Negara. Ia menyarankan agar proyek IKN tidak harus selesai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Gedung DPR, Istana Negara, itu lambang negara, jadi betul-betul harus bagus dan berkualitas. Sabar Pak Menteri, jangan terlampau tergesa-gesa dan terburu-buru. Tidak harus selesai dengan presiden sekarang. Kalau perlu dua atau tiga presiden ke depan baru selesai," tuturnya.

Sorotan serupa juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, yang menilai Basuki terlihat lebih tegang dalam rapat setelah menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN. "Hari ini nampaknya Pak Menteri ini tidak seperti biasa pak. Biasanya santai, rileks ini agak tegang semenjak jadi Kepala Otorita ini," ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan dan tantangan tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menyempurnakan APBN 2026 agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia juga mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, infrastruktur berkelanjutan, dan digitalisasi ekonomi, APBN 2026 diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, keberhasilan implementasi APBN ini juga akan sangat bergantung pada sinergi dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sumber: finance.detik.com