Opini Republika: Otonomi Daerah dan Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Jakarta, Republika.co.id - Otonomi daerah, yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, justru seringkali terjebak dalam praktik tata kelola sumber daya alam (SDA) yang buruk. Korupsi, kolusi, dan eksploitasi berlebihan menjadi tantangan serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Opini ini menyoroti perlunya penguatan tata kelola SDA di tingkat daerah untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan adil.

Tata Kelola SDA yang Buruk: Akar Permasalahan

Salah satu masalah utama dalam tata kelola SDA di daerah adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah dalam pemberian izin pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan sumber daya lainnya. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.

Selain itu, eksploitasi SDA yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan juga menjadi masalah krusial. Hutan ditebang secara ilegal, lahan gambut dikeringkan, dan sungai tercemar akibat limbah industri. Akibatnya, bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi, mengancam kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap tata kelola SDA, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran. Sementara itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan transparansi dalam pengelolaan SDA.

"Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (Ornop) dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan SDA," ujar seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. "Partisipasi publik akan meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi."

Inisiatif Berkelanjutan: Contoh dari Daerah

Meskipun banyak tantangan, ada beberapa daerah yang berhasil menerapkan praktik tata kelola SDA yang berkelanjutan. Contohnya, beberapa kabupaten di Kalimantan Timur mengembangkan program rehabilitasi hutan dan lahan bekas tambang dengan melibatkan masyarakat setempat. Program ini tidak hanya memulihkan lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selain itu, beberapa provinsi di Sumatera juga mengembangkan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Sistem ini melibatkan sertifikasi, pengawasan ketat terhadap praktik pertanian, dan pemberdayaan petani kecil. Hasilnya, produksi kelapa sawit meningkat, kerusakan lingkungan berkurang, dan kesejahteraan petani meningkat.

Pentingnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan SDA. Masyarakat harus lebih kritis terhadap praktik eksploitasi SDA yang merugikan lingkungan dan melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan pelanggaran. Selain itu, masyarakat juga harus mendukung produk-produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

"Kita harus mengubah pola pikir bahwa SDA adalah sumber kekayaan yang tak terbatas," kata seorang aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia. "SDA adalah amanah yang harus kita jaga dan wariskan kepada generasi mendatang."

Menuju Tata Kelola SDA yang Berkelanjutan

Otonomi daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Namun, potensi ini tidak akan terwujud jika tata kelola SDA tidak diperbaiki. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan SDA.

Dengan tata kelola SDA yang baik, otonomi daerah dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Sumber daya alam akan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang.

Sumber: news.republika.co.id