Opini: Prof. Anita Rahayu - Kebijakan Energi Terbarukan: Antara Ambisi dan Realitas

Opini: Prof. Anita Rahayu - Kebijakan Energi Terbarukan: Antara Ambisi dan Realitas

Jakarta - Kebijakan energi terbarukan di Indonesia menjadi sorotan Prof. Anita Rahayu, seorang ahli energi, yang menilai implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan target ambisius yang ditetapkan pemerintah. Dalam opini terbarunya, Prof. Anita menyoroti perlunya dukungan insentif dan regulasi yang jelas untuk mendorong investasi di sektor ini.

Prof. Anita Rahayu mengawali opininya dengan mengapresiasi komitmen pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Namun, ia menekankan bahwa target-target ambisius yang ditetapkan, seperti peningkatan bauran energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025, memerlukan langkah-langkah konkret dan terukur yang saat ini belum sepenuhnya terlihat.

"Kita memiliki visi yang jelas tentang masa depan energi yang berkelanjutan, tetapi visi tersebut harus didukung oleh tindakan nyata di lapangan," tulis Prof. Anita dalam opininya. "Tanpa insentif yang memadai dan regulasi yang jelas, investor akan ragu untuk menanamkan modal dalam proyek-proyek energi terbarukan."

Salah satu poin utama yang ditekankan oleh Prof. Anita adalah pentingnya insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi swasta. Ia mencontohkan beberapa negara yang berhasil mengembangkan sektor energi terbarukannya melalui pemberian subsidi, keringanan pajak, dan jaminan harga pembelian listrik (feed-in tariff) yang menarik.

"Insentif ini tidak hanya mengurangi risiko investasi, tetapi juga meningkatkan daya saing energi terbarukan dibandingkan dengan energi fosil," jelasnya. "Pemerintah perlu merancang skema insentif yang komprehensif dan berkelanjutan agar investor memiliki kepastian dan keyakinan dalam jangka panjang."

Selain insentif, Prof. Anita juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan konsisten. Ia menyoroti beberapa kendala regulasi yang sering dihadapi oleh pengembang proyek energi terbarukan, seperti proses perizinan yang rumit dan memakan waktu, ketidakpastian hukum, dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah.

"Regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat pengembangan proyek-proyek energi terbarukan," ujarnya. "Pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan, memastikan kepastian hukum, dan meningkatkan koordinasi antar instansi agar investasi dapat berjalan lancar."

Prof. Anita juga menyoroti perlunya pengembangan infrastruktur pendukung, seperti jaringan transmisi listrik yang memadai. Ia mengingatkan bahwa pengembangan energi terbarukan seringkali terhambat oleh keterbatasan kapasitas jaringan transmisi, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi energi terbarukan yang besar.

"Kita perlu berinvestasi dalam pengembangan jaringan transmisi yang cerdas dan adaptif agar energi terbarukan dapat disalurkan secara efisien ke konsumen," katanya. "Selain itu, kita juga perlu mengembangkan teknologi penyimpanan energi (energy storage) untuk mengatasi masalah intermitensi energi terbarukan."

Dalam opininya, Prof. Anita juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan. Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek energi terbarukan, serta memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

"Energi terbarukan bukan hanya tentang teknologi dan investasi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat," tegasnya. "Dengan melibatkan masyarakat lokal, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat transisi energi yang berkelanjutan."

Sebagai penutup, Prof. Anita Rahayu mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi energi terbarukan Indonesia. Ia menekankan bahwa transisi energi yang sukses memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi.

"Kita memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar," pungkasnya. "Dengan dukungan insentif dan regulasi yang tepat, serta partisipasi aktif dari semua pihak, kita dapat mewujudkan masa depan energi yang bersih, berkelanjutan, dan inklusif."

Sumber: news.detik.com