Opini: Dr. Rizal Ramli - Evaluasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah: Apakah Sudah Berpihak pada UMKM?

Opini: Dr. Rizal Ramli - Evaluasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah: Apakah Sudah Berpihak pada UMKM?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior, Dr. Rizal Ramli, menyoroti efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui opininya, Rizal Ramli mempertanyakan apakah kebijakan yang selama ini diterapkan telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan daya saing UMKM di kancah global.

Rizal Ramli menilai, UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyerap tenaga kerja yang besar dan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berpihak pada UMKM menjadi krusial untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"UMKM adalah garda terdepan ekonomi kita. Jika UMKM kuat, ekonomi Indonesia juga akan kuat. Pertanyaannya, apakah kebijakan yang ada sudah benar-benar memfasilitasi UMKM untuk berkembang?" ujar Rizal Ramli dalam sebuah diskusi daring, baru-baru ini.

Menurut Rizal Ramli, ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi terkait kebijakan ekonomi pemerintah terhadap UMKM. Pertama, akses pembiayaan. Ia menyoroti masih banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan akses kredit dari perbankan. Persyaratan yang rumit dan suku bunga yang tinggi menjadi kendala utama bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

"Banyak UMKM yang potensial, tapi terhambat karena sulit mendapatkan modal. Pemerintah perlu mencari solusi agar UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan dengan persyaratan yang lebih ringan dan suku bunga yang terjangkau," tegasnya.

Kedua, masalah regulasi. Rizal Ramli menilai, regulasi yang ada terkadang justru menghambat pertumbuhan UMKM. Birokrasi yang berbelit-belit dan perizinan yang sulit membuat UMKM kesulitan untuk beroperasi secara efisien.

"Regulasi seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan perizinan agar UMKM bisa lebih fokus pada pengembangan usaha," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu.

Ketiga, persaingan dengan usaha besar. Rizal Ramli menyoroti adanya persaingan yang tidak seimbang antara UMKM dengan usaha besar. Ia menilai, pemerintah perlu hadir untuk melindungi UMKM dari praktik bisnis yang tidak sehat.

"UMKM seringkali kalah bersaing dengan usaha besar yang memiliki modal dan jaringan yang lebih kuat. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif bagi UMKM," ujarnya.

Selain itu, Rizal Ramli juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM. Ia menilai, banyak UMKM yang belum memiliki SDM yang kompeten dalam mengelola bisnis, memasarkan produk, dan memanfaatkan teknologi.

"Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM agar mereka memiliki SDM yang berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas, UMKM akan lebih mampu bersaing di pasar global," kata Rizal Ramli.

Untuk itu, Rizal Ramli mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang ada. Ia berharap, evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan keberpihakan kebijakan terhadap UMKM.

"Kebijakan ekonomi harus benar-benar berpihak pada UMKM. Jika UMKM maju, Indonesia juga akan maju," pungkasnya.

Evaluasi kebijakan ekonomi terhadap UMKM menjadi penting di tengah upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu, dukungan yang tepat dan berkelanjutan dari pemerintah akan sangat menentukan keberhasilan UMKM dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era globalisasi ini.

Sumber: cnbcindonesia.com