Opini: Anies Baswedan - Desentralisasi Kekuasaan dan Penguatan Otonomi Daerah (6 Juli 2025)

Opini: Anies Baswedan - Desentralisasi Kekuasaan dan Penguatan Otonomi Daerah (6 Juli 2025)

JAKARTA, 6 Juli 2025 – Anies Baswedan menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya desentralisasi kekuasaan dan penguatan otonomi daerah sebagai kunci untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Opini ini muncul di tengah diskusi nasional mengenai optimalisasi sistem pemerintahan daerah.

Anies Baswedan berpendapat bahwa pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah adalah langkah penting yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing, sehingga dapat merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Desentralisasi bukan hanya sekadar membagi kekuasaan, tetapi juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki otonomi lebih besar akan lebih responsif terhadap kebutuhan warganya,” ujar Anies Baswedan dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Minggu (6/7/2025).

Lebih lanjut, Anies Baswedan menjelaskan bahwa penguatan otonomi daerah juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat lokal. Dengan memiliki kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengembangkan solusi-solusi unik yang sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi di wilayahnya masing-masing.

“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan otonomi yang kuat, mereka dapat mengembangkan potensi lokal dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri,” tambahnya.

Opini ini muncul seiring dengan berbagai isu aktual yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa berita terkait yang muncul dalam beberapa hari terakhir menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah:

• Konflik dan Keamanan: Baku tembak terjadi di Intan Jaya, Papua, yang menewaskan seorang komandan operasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Selain itu, seorang pegawai honorer di Yahukimo juga menjadi korban pembunuhan dengan luka sabetan senjata tajam.
• Keuangan dan Hukum: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 25 ribu rekening terkait judi online (Judol) dengan saldo mencapai Rp1 triliun.
• Politik dan Diplomasi: Komisi I DPR RI menyelesaikan proses fit and proper test terhadap 24 calon Duta Besar RI. Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Iman Kusumo, juga mengikuti fit and proper test sebagai calon Dubes untuk Malaysia. Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan saat Bastille Day di Prancis.
• Bencana dan Kecelakaan: Sejumlah wilayah di Indonesia dilanda gempa bumi, mulai dari Maluku hingga Pangandaran. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka meminta prioritas pencarian korban dalam sidak posko kecelakaan KMP Tunu Pratama.
• Pendidikan: Proses pembelajaran Sekolah Rakyat akan dimulai pada 14 Juli.

Berbagai isu ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dan kemampuan bagi pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara lebih efektif.

Namun, Anies Baswedan juga menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Otonomi tanpa akuntabilitas dapat menjadi bumerang. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anies Baswedan juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki SDM yang kompeten dan profesional untuk mengelola kewenangan yang diberikan.

“Desentralisasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM di daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi aparatur sipil negara di tingkat daerah,” katanya.

Sebagai penutup, Anies Baswedan mengajak semua pihak untuk mendukung upaya desentralisasi dan penguatan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel. Menurutnya, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Sumber: nasional.okezone.com