Negosiasi Damai Ukraina-Rusia Kembali Buntu, PBB Desak Kedua Pihak Kembali ke Meja Perundingan

Negosiasi Damai Ukraina-Rusia Kembali Buntu, PBB Desak Kedua Pihak Kembali ke Meja Perundingan

Jakarta, CNN Indonesia – Upaya perundingan damai antara Ukraina dan Rusia kembali menemui jalan buntu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak kedua negara untuk segera kembali ke meja perundingan dan mencari solusi diplomatik demi mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas dampak kemanusiaan dan ekonomi yang semakin meluas akibat perang tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, melalui juru bicaranya, menyatakan keprihatinan mendalam atas stagnasi dalam proses perdamaian. Ia menekankan bahwa dialog merupakan satu-satunya cara untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi kedua belah pihak.

"PBB terus menyerukan penghentian segera pertempuran dan kembalinya ke perundingan yang konstruktif. Situasi kemanusiaan di Ukraina semakin memburuk setiap hari, dan kita tidak bisa terus menyaksikan penderitaan yang tak terkatakan," ujar juru bicara tersebut dalam pernyataan resminya, seperti dikutip dari laman resmi PBB.

Kebuntuan dalam negosiasi ini terutama disebabkan oleh perbedaan mendasar mengenai wilayah yang disengketakan dan jaminan keamanan. Ukraina menuntut pemulihan penuh integritas teritorialnya, termasuk wilayah Krimea yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014, serta wilayah Donbas yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Sementara itu, Rusia bersikeras agar Ukraina mengakui kedaulatan Rusia atas Krimea dan memberikan jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO.

Beberapa upaya mediasi yang diprakarsai oleh negara-negara lain dan organisasi internasional juga belum membuahkan hasil yang signifikan. Meskipun perwakilan dari kedua belah pihak telah bertemu beberapa kali, tidak ada terobosan yang dicapai.

Situasi di lapangan terus memburuk, dengan laporan mengenai peningkatan intensitas pertempuran di wilayah timur Ukraina. Serangan udara dan artileri terus menargetkan kota-kota dan infrastruktur sipil, menyebabkan banyak korban jiwa dan pengungsian massal.

PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya telah meningkatkan bantuan kemanusiaan mereka kepada warga sipil yang terdampak konflik. Namun, akses ke beberapa wilayah yang paling terdampak masih sangat terbatas karena alasan keamanan.

"Kami mendesak semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional dan memastikan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan," kata juru bicara PBB.

Di tengah kebuntuan diplomatik, tekanan internasional terhadap Rusia terus meningkat. Beberapa negara telah menjatuhkan sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia sebagai bentuk protes atas agresinya terhadap Ukraina. Namun, Moskow tetap bersikeras bahwa tindakannya adalah untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya sendiri dan membela populasi berbahasa Rusia di Ukraina.

Para analis memperingatkan bahwa tanpa adanya kemajuan dalam perundingan damai, konflik di Ukraina berisiko berlarut-larut dan semakin meluas, dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi bagi stabilitas regional dan global.

PBB terus menawarkan bantuannya untuk memfasilitasi dialog antara Ukraina dan Rusia. Sekretaris Jenderal Guterres telah menunjuk seorang utusan khusus untuk membantu upaya mediasi. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kemauan politik dari kedua belah pihak untuk berkompromi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua.

"Kami berharap bahwa kedua belah pihak akan menyadari pentingnya perdamaian dan keamanan, dan bahwa mereka akan kembali ke meja perundingan dengan semangat itikad baik dan tekad untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan," pungkas juru bicara PBB.

Sumber: cnnindonesia.com