MA Tolak Kasasi Mantan Gubernur Terkait Kasus Korupsi APBD

MA Tolak Kasasi Mantan Gubernur Terkait Kasus Korupsi APBD

Jakarta, 10 Juni 2025 - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat terkait kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Putusan ini sekaligus menguatkan vonis sebelumnya, yakni hukuman 8 tahun penjara. Penolakan kasasi ini diumumkan pada Senin, 9 Juni 2025, setelah melalui serangkaian proses hukum yang panjang. Kasus korupsi ini melibatkan penyalahgunaan dana APBD yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.

Kasus ini bermula dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023. Audit tersebut menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan APBD Jawa Barat tahun 2022. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur dan program sosial, diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Setelah melalui penyelidikan yang mendalam, pihak kepolisian menetapkan mantan Gubernur Jawa Barat sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah dilakukan sebelumnya, dengan hasil yang sama, yaitu vonis 8 tahun penjara.

Mantan Gubernur Jawa Barat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan harapan mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan dibebaskan dari segala tuntutan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil setelah MA memutuskan untuk menolak kasasi tersebut.

"Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya tetap berlaku," ujar juru bicara MA dalam keterangan persnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi negara dan jumlah dana yang dikorupsi cukup besar. Masyarakat berharap putusan ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya.

Selain kasus korupsi APBD, sejumlah berita lain juga menghiasi media pada hari yang sama. Di bidang transportasi, PT KAI mencatat okupansi puncak arus balik libur panjang mencapai 115 persen. ASDP juga memberikan tarif gratis jasa pelabuhan pada momen libur sekolah. Sementara itu, di bidang ekonomi, Kementerian Perdagangan mengirim misi dagang ke Jepang untuk meningkatkan penetrasi pasar.

Di dunia internasional, Amerika Serikat dan China bertemu di London untuk membahas sengketa dagang dan logam tanah jarang. Israel juga mengirimkan beberapa rudal Patriot ke Ukraina.

Di bidang olahraga, tim DBL Indonesia All-Star 2025 berhasil mengawinkan gelar juara pada turnamen basket di Chicago. Sementara itu, di dunia hiburan, musisi Hozier menyerukan kebebasan Palestina di festival musik tahunan New York.

Kasus korupsi APBD Jawa Barat ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama para pejabat publik, untuk selalu bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah yang diberikan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Dengan ditolaknya kasasi oleh MA, diharapkan proses hukum dapat segera dituntaskan dan mantan Gubernur Jawa Barat dapat menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat lainnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi lainnya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar.

Kasus ini juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir dan dana publik dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal.

Sumber: republika.co.id