Konser Virtual 'Indonesia Bersatu' Sukses Hibur Jutaan Penggemar Musik Tanah Air

Amien Rais Usul Presiden Dipilih MPR Lagi, Pakar Hukum Tata Negara: Pengkhianatan Reformasi!

Jakarta – Usulan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, terkait amandemen UUD 1945 yang memungkinkan pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR menuai kontroversi. Amien Rais mengaku tidak keberatan dengan perubahan ini, namun ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai usulan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap reformasi.

"Jika amandemen untuk mengubah sistem pemilihan presiden langsung dilakukan, maka itu pengkhianatan terhadap reformasi," tegas Feri saat dihubungi pada Jumat (7/6/2024).

Feri menyoroti pernyataan Amien Rais yang merasa naif karena telah mengubah aturan pemilu menjadi pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Amien Rais beranggapan bahwa pemilihan langsung akan jauh dari praktik politik uang. Namun, kenyataannya, politik uang tetap terjadi dalam pemilihan langsung. Meski demikian, Feri menegaskan bahwa mengembalikan pemilihan presiden ke MPR bukanlah solusi yang tepat.

"Ya pada dasarnya harus diingat bahwa tidak berarti pemilihan melalui perwakilan di MPR tidak terjadi korupsi, suap menyuapnya bahkan lebih serius itu. Karena basisnya menghitung jumlah anggota MPR, jadi ya bukan tidak mungkin terjadi korupsi-korupsi yang jauh lebih berbahaya," jelas Feri.

Menurut Feri, fokus seharusnya adalah memastikan pemilu bebas dari praktik politik uang. Ia menilai bahwa kesalahan Amien Rais terletak pada anggapan bahwa pemilihan oleh MPR akan otomatis bersih dari korupsi.

"Problematika pemilihan langsung adalah para politisi yang bermain, harusnya dipastikan kritik-kritik agar pemilu langsung itu bebas dari money politic. Jadi Pak Amien Rais salah kaprah itu," kata Feri.

Feri mengingatkan bahwa perubahan sistem pemilihan menjadi langsung merupakan tuntutan reformasi, bukan semata-mata pilihan Amien Rais.

"Tuntutan perubahan pemilihan menjadi langsung ketika reformasi itu adalah tuntutan reformasi, bukan tuntutan Amien Rais sendiri, Amien Rais itu cuma debuan dari gemuruh reformasi yang sangat besar. Jadi jangan Amien Rais merasa itu pilihannya sendiri, jadi itu pilihan dan tuntutan reformasi," tegasnya.

Sebelumnya, Amien Rais telah bertemu dengan pimpinan MPR RI pada Rabu (5/6/2024) untuk membahas amandemen UUD 1945.

"Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien Rais usai pertemuan.

Amien Rais berpendapat bahwa MPR akan memiliki banyak pertimbangan matang dalam memilih presiden.

"Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujarnya.

Amien Rais juga mengaku sempat beranggapan bahwa pemilihan langsung akan menghindarkan praktik politik uang.

"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan bahwa seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945, termasuk menata kembali sistem politik dan demokrasi.

"Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," ujarnya.

Usulan Amien Rais ini memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat politik dan hukum tata negara. Sementara sebagian pihak menganggap usulan ini perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem demokrasi, pihak lain menilai hal ini sebagai kemunduran dan pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang telah diperjuangkan. Amandemen UUD 1945 menjadi isu krusial yang akan menentukan arah demokrasi Indonesia di masa depan.

Sumber: hot.detik.com