Kolom Todung Mulya Lubis: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital

Kolom Todung Mulya Lubis: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital

Jakarta, Indonesia - Era digital membawa kemudahan dan inovasi, namun juga menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Pakar hukum, Todung Mulya Lubis, menyoroti hal ini dalam kolom terbarunya, yang membahas kompleksitas kejahatan siber, disinformasi, dan pelanggaran privasi di dunia maya. Artikel ini menyoroti perlunya penyesuaian regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi ancaman digital.

Lanskap Hukum Digital yang Rumit

Todung Mulya Lubis menekankan bahwa hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika kejahatan di era digital. "Undang-undang yang ada masih belum cukup komprehensif untuk menjangkau berbagai jenis kejahatan siber yang semakin canggih dan kompleks," ujarnya. Ia mencontohkan kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang masif di media sosial, yang seringkali sulit dilacak dan dijerat hukum.

Selain itu, masalah pelanggaran privasi data pribadi juga menjadi perhatian utama. Dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan diproses secara digital, risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab semakin meningkat. "Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama. Tanpa regulasi yang kuat, hak-hak individu akan terancam," tegas Todung.

Usulan Revisi Undang-Undang

Untuk mengatasi kesenjangan hukum di era digital, Todung Mulya Lubis mengusulkan revisi terhadap undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, revisi ini harus mencakup definisi yang lebih jelas mengenai kejahatan siber, mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, dan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kejahatan digital.

"Revisi UU ITE harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Jangan sampai revisi ini justru menjadi alat untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat," kata Todung.

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Selain revisi undang-undang, Todung Mulya Lubis juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber. Ia menilai bahwa aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang memadai untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus-kasus kejahatan digital.

"Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum sangat penting. Mereka harus memahami seluk-beluk teknologi digital, teknik forensik digital, dan metode investigasi kejahatan siber yang efektif," jelas Todung.

Peran Serta Masyarakat

Todung Mulya Lubis juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dunia digital. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, tidak mudah percaya pada berita hoaks, dan melaporkan setiap tindakan kejahatan siber yang mereka temui.

"Masyarakat harus menjadi agen perubahan dalam memerangi kejahatan siber. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab," ujarnya.

Kesimpulan

Era digital menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Untuk menghadapinya, diperlukan revisi undang-undang yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peran serta aktif dari masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang efektif dalam melindungi warga negara dari ancaman kejahatan siber dan memastikan keadilan di era digital.

Sumber: liputan6.com