Kolom Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi yang Berpihak pada UMKM

Kolom Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi yang Berpihak pada UMKM

Jakarta, CNN Indonesia – Ekonom senior Rizal Ramli kembali menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam kolom terbarunya. Ia mengkritik kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), padahal sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Rizal Ramli menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk memberdayakan UMKM, terutama dalam hal akses permodalan dan pelatihan.

Dalam kolomnya, Rizal Ramli memaparkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, ia menilai bahwa UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan mendapatkan akses permodalan yang terjangkau, kurangnya pelatihan dan pendampingan, serta regulasi yang rumit.

"UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi kita. Mereka menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap PDB. Tapi, sayangnya, mereka seringkali terabaikan dalam kebijakan ekonomi," tulis Rizal Ramli dalam kolomnya.

Rizal Ramli mengusulkan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberdayakan UMKM. Pertama, pemerintah perlu mempermudah akses UMKM terhadap permodalan. Ia mengkritik suku bunga pinjaman yang masih tinggi dan persyaratan yang rumit.

"Pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi. Suku bunga pinjaman untuk UMKM harus lebih rendah dan prosesnya harus disederhanakan. Jangan sampai UMKM justru terjerat utang karena bunga yang mencekik," tegas Rizal Ramli.

Selain itu, Rizal Ramli juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. Ia menilai bahwa banyak UMKM yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan teknologi.

"Pelatihan dan pendampingan ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan praktisi bisnis, untuk memberikan pelatihan yang berkualitas dan relevan," ujar Rizal Ramli.

Rizal Ramli juga menyoroti pentingnya regulasi yang berpihak pada UMKM. Ia mengkritik regulasi yang rumit dan birokratis yang justru menghambat pertumbuhan UMKM.

"Regulasi itu seharusnya memudahkan, bukan mempersulit. Pemerintah harus melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM," kata Rizal Ramli.

Lebih lanjut, Rizal Ramli juga menyinggung mengenai pentingnya digitalisasi bagi UMKM. Ia menilai bahwa UMKM perlu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing.

"Digitalisasi ini adalah keniscayaan. UMKM harus didorong untuk memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka, mengelola keuangan, dan meningkatkan efisiensi operasional," jelas Rizal Ramli.

Dalam penutup kolomnya, Rizal Ramli menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia berharap pemerintah dapat lebih serius dalam memperhatikan nasib UMKM dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memberdayakan sektor ini.

"Jika UMKM maju, maka ekonomi kita juga akan maju. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," pungkas Rizal Ramli.

Kolom Rizal Ramli ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada UMKM. Pemberdayaan UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dengan sinergi dan kolaborasi, UMKM dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing.

Sumber: cnnindonesia.com