Kolom Anies Baswedan: Jakarta Metropolitan 2030: Visi dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Johan Budi Terpental dari Daftar Capim KPK: Diduga Ada Intervensi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo, secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar sepuluh nama calon pimpinan (Capim) KPK yang diserahkan Panitia Seleksi (Pansel) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Oktober 2024. Padahal, sebelumnya Johan Budi disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat.

Hilangnya nama Johan Budi dari daftar tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya intervensi politik dalam proses seleksi.

Johan Budi sendiri mengaku menghormati seluruh proses seleksi yang telah berjalan. "Pansel dan presiden memilih calon yang terbaik. Mungkin saya belum layak jadi pimpinan KPK," ujarnya kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.

Kandidat Kuat yang Tersingkir

Sebelumnya, dua sumber di lingkaran Pansel dan seorang sahabat Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa nama Johan Budi sempat masuk dalam daftar sepuluh nama Capim KPK yang lolos seleksi. Bahkan, Jokowi disebut-sebut menjagokan Johan untuk menjadi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.

Namun, menjelang finalisasi sepuluh besar nama Capim, nama Johan justru tercoret. Diduga, ada permintaan dari kubu Prabowo Subianto agar nama Johan tidak masuk dalam daftar yang diserahkan ke presiden.

Dua orang dekat Prabowo, menurut sumber yang sama, menghubungi panitia seleksi untuk menyingkirkan nama Johan. Johan dianggap lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Prabowo. Ia pernah menjadi juru bicara presiden pada 2016 hingga 2019 dan juga memiliki kedekatan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bantahan dari Kubu Prabowo

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah tudingan bahwa orang dekat Prabowo menghubungi Pansel KPK. "Kayaknya enggak. Saya enggak pernah menghubungi pansel," kata Dasco saat dihubungi pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Sementara itu, Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh, tidak memberikan respons ketika dimintai tanggapan terkait isu ini hingga Sabtu, 5 Oktober 2024.

Perbedaan Keinginan Jokowi dan Prabowo

Dugaan adanya ketidakselarasan antara Prabowo dan Jokowi dalam seleksi Capim KPK dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK semakin menguat setelah adanya perbedaan keinginan soal pengumuman hasil seleksi.

Prabowo awalnya meminta agar sepuluh nama Capim KPK tidak diumumkan sebelum ia dilantik sebagai presiden. Ia menginginkan daftar tersebut disampaikan secara terbuka setelah 20 Oktober, sehingga presiden baru yang berwenang menyerahkan daftar nama tersebut untuk melalui seleksi uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk memilih lima komisioner.

Namun, Jokowi berkehendak agar sepuluh nama diserahkan sebelum ia lengser. Daftar sepuluh nama itu semula akan diserahkan ke DPR pada 28 September atau sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024 rampung. Namun, Pansel akhirnya menyerahkan daftar kepada Jokowi pada 1 Oktober 2024.

Jokowi Merasa Disorot

Jokowi menyadari bahwa ia disorot karena dianggap ikut campur (cawe-cawe) dalam proses seleksi Capim KPK. Saat bertemu anggota Pansel di ruang VIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 1 Oktober, Jokowi menyampaikan kegusarannya.

Berbicara dengan Pansel KPK selama 15 menit, Jokowi meyakinkan bahwa dalam seleksi sepuluh nama, ia tidak cawe-cawe.

Kepada wartawan di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, akhir pekan kemarin, Jokowi mengatakan proses administrasi sepuluh nama Capim KPK sudah di meja Sekretariat Negara. "Kalau sudah selesai, saya tandatangani," kata Jokowi.

Hilangnya nama Johan Budi dari daftar Capim KPK menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang independensi proses seleksi. Meskipun ada bantahan dari pihak-pihak terkait, dugaan adanya intervensi politik tetap menjadi isu yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Publik berharap agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kepentingan politik manapun.

Sumber: tempo.co