Janji Pendidikan Gratis dan Sekolah 5 Hari di Sumut, Ahmad Darwis Nilai Masih Jauh dari Harapan

Janji Pendidikan Gratis dan Sekolah 5 Hari di Sumut, Ahmad Darwis Nilai Masih Jauh dari Harapan

Medan, Analisadaily.com – Janji manis pendidikan gratis dan penerapan sekolah lima hari di Sumatera Utara (Sumut) masih jauh dari harapan. Pemerintah terus menggulirkan dua kebijakan strategis di bidang pendidikan menengah ini dengan tujuan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang tak bisa diabaikan.

Anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E, Ahmad Darwis, pada Selasa (24/6/2025) menyampaikan kritik konstruktif terhadap dua program tersebut. Ia menilai, tanpa kesiapan infrastruktur, pendanaan memadai, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat rentan, kedua program tersebut justru berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.

"Ini jelas tidak sejalan dengan semangat pendidikan gratis. Jika orang tua masih harus mengeluarkan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, maka keadilan pendidikan belum benar-benar hadir," ujar Darwis.

Pungutan Masih Terjadi Akibat Dana BOS Terbatas

Pihak sekolah sendiri mengakui bahwa keterbatasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi alasan utama masih adanya pungutan. Dana tersebut terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaji guru honorer dan operasional kegiatan siswa. Situasi ini, menurut Darwis, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Pemerintah perlu membuka mata dan telinga. Aspirasi dari lapangan tidak boleh diabaikan," tegasnya.

Sekolah Lima Hari Bebani Masyarakat Desa

Kebijakan lima hari sekolah yang bertujuan memberikan waktu lebih untuk keluarga di akhir pekan, di sisi lain menimbulkan persoalan baru terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.

“Anak-anak pulang sore, sementara orang tuanya bekerja di ladang atau pasar. Makanan tak selalu tersedia, kantin mahal, belum lagi uang jajan yang makin tinggi. Ini bukan efisiensi, tapi potensi beban tambahan,” jelasnya.

Selain itu, guru honorer juga disebut menghadapi penambahan jam kerja tanpa jaminan peningkatan honor. “Guru juga manusia. Kalau jam kerja bertambah, wajar kalau mereka menuntut insentif lebih,” tambahnya.

Evaluasi Menyeluruh dan Kebijakan Adaptif Mendesak Dilakukan

Ahmad Darwis menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dua kebijakan ini. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah berperan aktif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bersinergi dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Gratis bukan sekadar menghapus SPP. Harus ada bantuan tambahan untuk seragam, buku, transportasi, hingga makan siang," kata Darwis.

Ia juga mendorong fleksibilitas penerapan sistem lima hari sekolah. "Tidak semua daerah siap. Perlu ada kebijakan yang adaptif. Daerah terpencil atau belum siap sebaiknya tetap diperbolehkan menjalankan pola enam hari, dengan pengawasan kualitas belajar.”

Usulan Solusi dari Ahmad Darwis

Lebih lanjut, Darwis mengusulkan beberapa solusi konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain:

• Transparansi pengelolaan Dana BOS.
• Standarisasi batas maksimal iuran tambahan.
• Integrasi program pendidikan dengan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
• Penyediaan kantin sehat dan subsidi makan siang bagi siswa kurang mampu.
• Penyesuaian tunjangan guru, terutama bagi guru honorer.

Pemerataan Pendidikan Harus Jadi Prioritas

Dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang ada, Ahmad Darwis mengingatkan bahwa janji pemerataan pendidikan hanya bisa terwujud jika kebijakan didukung oleh anggaran memadai dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Kritik yang ia sampaikan bukanlah bentuk penolakan, melainkan dorongan perbaikan agar semangat mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar dirasakan oleh seluruh anak negeri, tanpa terkecuali.

Sumber: analisadaily.com