Jakarta Bebas Macet? Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) Resmi Berlaku di Seluruh Kawasan CBD

Jakarta Bebas Macet? Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) Resmi Berlaku di Seluruh Kawasan CBD

Jakarta, CNN Indonesia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi memberlakukan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di seluruh kawasan Central Business District (CBD) mulai hari ini, Kamis (16/1/2025). Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi permasalahan utama di ibu kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa penerapan ERP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.

"Kami optimis dengan penerapan ERP ini, kemacetan di kawasan CBD dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, kami juga berharap masyarakat mulai mempertimbangkan penggunaan transportasi publik sebagai alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan," ujar Syafrin dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Uji coba sistem ERP telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir di beberapa ruas jalan utama di Jakarta. Hasilnya menunjukkan penurunan volume kendaraan pribadi yang cukup signifikan selama jam sibuk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai fasilitas transportasi publik yang terintegrasi, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, untuk mendukung penerapan ERP ini.

Tarif dan Mekanisme Pembayaran

Tarif ERP akan bervariasi tergantung pada waktu dan jenis kendaraan. Pemerintah telah menetapkan tarif tertinggi pada jam sibuk pagi dan sore hari. Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik melalui berbagai metode, seperti kartu uang elektronik, aplikasi mobile banking, dan dompet digital.

"Kami telah bekerja sama dengan berbagai bank dan penyedia layanan pembayaran elektronik untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran ERP," jelas Syafrin.

Reaksi Masyarakat

Penerapan ERP ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat menyambut baik kebijakan ini dengan harapan dapat mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi masalah utama. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya biaya tambahan untuk melintasi jalan-jalan di kawasan CBD.

"Saya mendukung penerapan ERP ini karena saya yakin ini akan membuat jalanan lebih lancar. Saya sudah mulai mempertimbangkan untuk naik Transjakarta ke kantor," kata Rina, seorang karyawan swasta yang bekerja di kawasan Sudirman.

Sementara itu, Budi, seorang pengemudi ojek online, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak ERP terhadap penghasilannya. "Saya khawatir kalau ERP ini akan membuat pelanggan saya berkurang karena mereka jadi malas naik ojek ke kawasan CBD," ujarnya.

Dukungan dari DPRD DKI Jakarta

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan ERP ini. Ia berharap kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Jakarta.

"Kami dari DPRD DKI Jakarta mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Kami akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan ERP ini untuk memastikan keberhasilannya," kata Ismail.

Harapan untuk Jakarta yang Lebih Baik

Penerapan sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jakarta merupakan langkah penting dalam upaya mengatasi masalah kemacetan yang telah lama menjadi momok bagi warga ibu kota. Dengan dukungan dari pemerintah, DPRD, dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas transportasi publik dan infrastruktur pendukung untuk memastikan keberhasilan penerapan ERP ini.

Sumber: news.detik.com