Istana soal Hari Kebudayaan Bertepatan dengan Ultah Prabowo: Kita Tak Anut Cocokologi, Itu Kebetulan

Istana Tegaskan Hari Kebudayaan Bukan karena Ulang Tahun Prabowo, Sebut Hanya Kebetulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa penetapan Hari Kebudayaan pada tanggal 17 Oktober tidak memiliki kaitan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, tidak mendasarkan keputusan pada "cocokologi" atau menghubung-hubungkan dua hal yang sebenarnya tidak berkaitan.

"Pemerintah kita nggak menganut sistem otak-atik gathuk pikiran cocokologi. Jadi ketika sebuah tanggal ditetapkan oleh kementerian, itu ada dasarnya, apakah itu dasar hukum, apakah itu dasar peristiwa, atau dasar sejarah," kata Hasan di Gedung Kwartir Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2025).

Hasan menjelaskan bahwa kesamaan tanggal antara Hari Kebudayaan dengan ulang tahun Prabowo hanyalah sebuah kebetulan. Ia mencontohkan berbagai kebetulan lain dalam sejarah Indonesia, seperti wafatnya Presiden Soekarno dan lahirnya Presiden Joko Widodo pada tanggal yang sama, 21 Juni.

"21 Juni presiden ke-7 Indonesia lahir, kalau cocokologi bisa panjang. Tapi kita tidak menganut cocokologi. Orang yang memperingati sebagai hari wafatnya presiden boleh. Orang yang memperingati sebagai hari lahirnya presiden juga boleh," ujarnya.

Ia menambahkan, "Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari Kebudayaan, orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari lahirnya seseorang juga boleh. Jadi kita mulai belajar lah menghindar dari cocokologi."

Menurut Hasan, penetapan Hari Kebudayaan bermula dari masukan para budayawan dan pekerja seni yang menginginkan keberadaan mereka tidak hanya diingat, tetapi juga mendapatkan tempat dalam pembangunan bangsa. Tanggal 17 Oktober dipilih setelah melalui berbagai pertimbangan dan usulan tanggal alternatif, seperti 2 Mei dan 20 Mei.

"Dan hari ini juga, tanggal Oktober ini ada momen sejarahnya, pengakuan resmi pemerintah terhadap keberagaman dengan dimasukkannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian tidak terpisahkan (dari lambang) burung Garuda," jelas Hasan.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN) melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatanganinya pada 7 Juli 2025. Penetapan ini menimbulkan pertanyaan karena bertepatan dengan tanggal kelahiran Presiden Prabowo Subianto.

Fadli Zon menjelaskan bahwa pemilihan tanggal 17 Oktober didasarkan pada pertimbangan kebangsaan yang mendalam, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951.

"Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan kebangsaan yang mendalam, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951," ujar Fadli kepada Kompas.com, Senin (14/7/2025).

Fadli menambahkan bahwa penetapan Hari Kebudayaan Nasional bertujuan untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 sendiri mengatur tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian integral dari identitas bangsa.

"Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman," pungkas Fadli Zon.

Dengan pernyataan dari pihak Istana dan penjelasan dari Menteri Kebudayaan, diharapkan polemik mengenai penetapan Hari Kebudayaan dapat diakhiri. Pemerintah menegaskan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan sejarah dan kebudayaan, bukan karena kebetulan tanggal yang sama dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

Sumber: nasional.kompas.com