Hari Kebudayaan Bertepatan Ultah Prabowo, Fadli Zon: Ultah Saya Hari Lahir Pancasila, Kebetulan Juga

JAKARTA, KOMPAS.com –Menteri KebudayaanFadli Zonmenepis anggapan penetapan 17 Oktober sebagaiHari Kebudayaan Nasionalberkaitan dengan tanggal lahir Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemilihan tanggal tersebut murni didasarkan pada sejarah lahirnya semboyanBhinneka Tunggal Ika.

"Enggak ada (kaitannya dengan ulang tahun Pak Prabowo). Kebetulan saja sama,” kata Fadli Zon di DPR RI, Kamis (17/7/2025).

“Hari lahir saya juga 1 Juni, Hari Lahir Pancasila, ya kebetulan juga,” tambah dia.

Baca juga:Banyak yang Usul Tanggal Peringatan Hari Kebudayaan, Fadli Zon: Paling Tepat 17 Oktober

Fadli menegaskan, 17 Oktober dipilih karena merupakan hari ditandatanganinya lambang negaraGaruda Pancasiladan semboyan Bhinneka Tunggal Ika oleh Presiden Soekarno pada masa Kabinet Sukiman.

Ia menyebut momen itu sebagai puncak dari perwujudan nilai-nilai kebudayaan Indonesia.

“Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadi satu dari empat pilar kebangsaan kita, bersama Pancasila, NKRI, dan UUD 1945. Dan itu puncak dari kebudayaan Indonesia karena merangkum keberagaman budaya kita,” ujar Fadli.

Terkait Tim Garuda 9 Plus, kelompok masyarakat yang mengusulkan penetapan Hari Kebudayaan, Fadli menjelaskan bahwa mereka terdiri dari para maestro seni tradisi, akademisi, serta tokoh masyarakat budaya Yogyakarta, bukan kelompok politik tertentu.

Baca juga:Puan Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan Menetapkan 17 Oktober Sebagai Hari Kebudayan Nasional

Ketika ditanya apakah ada kaitan antara penamaan "Garuda" dengan simbol Partai Gerindra dan afiliasi politik anggotanya, Fadli menjawab tegas.

“Sekarang saya tanya, ada enggak yang lebih tinggi dari Bhinneka Tunggal Ika dalam soal kebudayaan? Kalau ada, kasih tahu saya,” tegasnya.

Ia juga membantah keterlibatan tokoh tertentu dari partai politik dalam tim tersebut.

“Siapa misalnya? Saya aja nggak kenal. Nggak ada,” katanya.

Menurut Fadli, usulan Hari Kebudayaan adalah aspirasi murni dari masyarakat dan sudah dikaji serius oleh tim tersebut selama hampir enam bulan.

“Mereka datang ke saya, ada maestro ketoprak, keluarga besar trah Diponegoro, ada Yati Pesek, Ibu Yani Sabto Hudoyo, dan banyak lagi,” ungkap dia.

“Saya minta mereka kaji dulu secara mendalam dan dapatkan dukungan masyarakat. Itu sudah mereka lakukan sejak Januari,” lanjut Fadli.

Baca juga:Fadli Zon Tak Pernah Bahas Hari Kebudayaan Nasional 17 Oktober dengan DPR

Saat ditanya apakah keputusan ini telah dikonsultasikan ke DPR RI, Fadli menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan eksekutif.

“Itu kan aspirasi dari bawah. Tidak semuanya harus dikonsultasikan dengan DPR. Kita kan eksekutif, dan DPR itu melakukan supervisi kalau ada yang keliru,” tegas dia.

Sumber: nasional.kompas.com