Hakim Ketua Sidang Suap Proyek Infrastruktur Ditangkap KPK

Hakim Ketua Sidang Suap Proyek Infrastruktur Ditangkap KPK

Jakarta, 14 Juni 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang hakim ketua yang tengah menyidangkan kasus suap proyek infrastruktur di Jakarta. Operasi senyap ini dilakukan pada Jumat malam, 13 Juni 2025, setelah adanya informasi mengenai dugaan penerimaan suap oleh sang hakim untuk memengaruhi putusan perkara yang sedang ditanganinya.

Penangkapan ini menambah daftar panjang aparat penegak hukum yang terjerat kasus korupsi. KPK menduga hakim tersebut menerima sejumlah uang dari pihak yang berkepentingan dalam proyek infrastruktur tersebut. Tujuannya jelas, untuk memenangkan pihak tertentu atau meringankan hukuman yang mungkin diterima.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Seorang hakim yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru terlibat dalam praktik korupsi," ujar sumber internal KPK yang enggan disebutkan namanya.

Kronologi Penangkapan

Menurut informasi yang dihimpun, tim satgas KPK bergerak cepat setelah mendapatkan informasi akurat mengenai transaksi mencurigakan. Pada Jumat sore, tim memantau pergerakan hakim tersebut dan berhasil mengamankannya di sebuah tempat di Jakarta Pusat. Bersama hakim tersebut, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai yang diduga sebagai bagian dari suap.

"Saat penangkapan, kami menemukan sejumlah uang tunai yang diduga kuat sebagai suap. Saat ini, kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui lebih lanjut siapa saja pihak-pihak yang terlibat," lanjut sumber tersebut.

Reaksi Masyarakat dan Pemerintah

Kabar penangkapan hakim ini langsung menjadi sorotan publik. Banyak pihak menyayangkan kejadian ini dan berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat sipil kompak mengecam tindakan koruptif yang dilakukan oleh oknum hakim tersebut.

"Ini adalah tamparan keras bagi dunia peradilan kita. Integritas hakim harus benar-benar dijaga dan diawasi. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin menurun," kata Dr. Handoko, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia.

Pemerintah juga memberikan respons cepat terhadap kasus ini. Melalui juru bicara, pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap upaya KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi, siapapun pelakunya. Kami mendukung penuh KPK untuk melakukan investigasi secara transparan dan profesional," tegas juru bicara pemerintah.

Dampak pada Kasus yang Ditangani

Penangkapan hakim ketua ini tentu akan berdampak pada kasus suap proyek infrastruktur yang tengah disidangkannya. Proses persidangan kemungkinan akan ditunda hingga ada penggantian hakim. Selain itu, kredibilitas putusan yang mungkin telah dibuat sebelumnya juga menjadi pertanyaan besar.

"Tentu ini akan menjadi preseden buruk. Semua putusan yang pernah dibuat oleh hakim tersebut perlu ditinjau ulang untuk memastikan tidak ada unsur korupsi di dalamnya," ujar seorang pengamat hukum.

Upaya Pemberantasan Korupsi yang Tak Pernah Usai

Kasus ini menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Korupsi dapat terjadi di semua lini, termasuk di lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan.

KPK diharapkan terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam memberantas korupsi. Selain itu, perlu adanya upaya pencegahan yang lebih efektif, seperti peningkatan pengawasan terhadap kinerja hakim, perbaikan sistem rekrutmen, dan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum.

"Pemberantasan korupsi adalah tugas kita bersama. Semua pihak harus berperan aktif dalam menciptakan sistem yang bersih dan transparan," pungkas sumber internal KPK.

Dengan penangkapan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya dan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Masyarakat pun menanti langkah konkret KPK selanjutnya dalam mengungkap jaringan korupsi yang mungkin melibatkan pihak-pihak lain.

Sumber: news.republika.co.id