Gempa Game Lokal 'Nusantara Online' Resmi Diluncurkan dengan Grafis Realistis

Jakarta, CNN Indonesia – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Tengah mengeluhkan batasan harga jual maksimal rumah murah dalam program 1 juta rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kenaikan harga bahan bangunan menjadi alasan utama REI mengusulkan penyesuaian harga.

Wakil Ketua REI Jawa Tengah Bidang Tata Ruang, Joko Santoso, menyatakan bahwa harga jual rumah murah saat ini tidak lagi sesuai dengan peningkatan harga bahan bangunan. Hal ini disampaikannya di Semarang, Rabu (10/2).

"Konsep dari rumah sederhana itu kan yang penting sehat, tetapi banyak konsumen yang ingin beberapa materialnya lebih baik sehingga berdampak pada meningkatnya harga rumah," ujar Joko.

Preferensi Konsumen Pengaruhi Harga

Joko menjelaskan bahwa beberapa material seperti batu bata dan genteng beton, yang sebenarnya dapat diganti dengan bahan lain, tetap menjadi pilihan konsumen.

"Seharusnya ini bisa menggunakan material lain misalnya batako dan genteng yang tidak perlu dari beton, tetapi ternyata konsumen tidak mau seperti itu," katanya.

Usulan Kenaikan Harga dan Risikonya

Menyikapi hal ini, REI Jawa Tengah mengusulkan peningkatan harga rumah sederhana dari batasan maksimal Rp116 juta menjadi Rp200 juta. Namun, Joko mengakui bahwa usulan ini juga mengandung risiko, yaitu kesulitan memasarkan produk karena program rumah murah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kisaran Rp4,5 juta.

"Idealnya dengan harga rumah mencapai Rp200 juta, upah yang diterima masyarakat seharusnya Rp5,5 juta-Rp6 juta per bulan," jelasnya.

Harapan REI pada Pemerintah

Joko berharap pemerintah dapat memahami kondisi yang dialami pengembang, terutama yang mengerjakan proyek rumah murah. Salah satu bantuan yang diharapkan adalah penyediaan tanah bagi pengembang.

Menurutnya, peningkatan harga tanah dari waktu ke waktu tidak hanya berpengaruh terhadap harga rumah, tetapi juga berdampak pada sulitnya pengembang memperoleh tanah.

"Mengenai harga tanah ini jika tidak bisa dikendalikan maka akan sulit membangun rumah murah. Dengan ditekannya harga tanah paling tidak dapat menyeimbangkan tingginya harga material bangunan yang kami gunakan," kata Joko.

Program Rumah Murah Pemerintah

Program rumah murah diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi sejak Mei 2015 untuk memenuhi kekurangan rumah (backlog) di Indonesia sebanyak 13,5 juta. Pemerintah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pengembang yang menggarap rumah murah. Selain itu, masyarakat yang ingin memiliki rumah murah juga mendapatkan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan harga relatif murah dan bunga cicilan rendah.

Harga jual rumah murah ditetapkan berbeda-beda untuk setiap wilayah, antara lain:

• Jabodetabek: Rp120 juta per unit
• Pulau Jawa (non-Jabodetabek): Rp105 juta per unit
• Sumatera (kecuali Bangka Belitung): Rp105 juta per unit
• Kalimantan: Rp118 juta per unit
• Sulawesi: Rp110 juta per unit
• Papua dan Papua Barat: Rp165 juta per unit

Kemudahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Sekretaris Negara tahun lalu, Pratikno, menjelaskan kemudahan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

"Kalau rumah komersial uang muka dipatok 20 persen, rumah bersubsidi ini hanya menetapkan uang muka sebesar 1 persen dari harga jual. Begitu pula bunga kreditnya hanya sekitar 5 persen yang bisa dicicil hingga 20 tahun," tandas Pratikno.

Tantangan Program Rumah Murah

Kenaikan harga bahan bangunan dan preferensi konsumen terhadap material tertentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program rumah murah. Diharapkan, pemerintah dapat mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga program rumah murah dapat berjalan efektif dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak.

Sumber: cnnindonesia.com