Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan, Bertepatan Ultah Prabowo

Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional, Bertepatan dengan Ulang Tahun Prabowo Subianto

Jakarta, VIVA – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, secara resmi menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 162/M/2025 tentang Hari Kebudayaan. Penetapan ini menimbulkan sorotan karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari lahir Presiden RI, Prabowo Subianto.

Keputusan ini, yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Juli 2025, bertujuan untuk memperingati dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

"Menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan," demikian bunyi poin pertama dalam SK Menteri Kebudayaan yang dikutip VIVA, Minggu, 13 Juli 2025. Meskipun demikian, poin kedua dalam SK tersebut menegaskan bahwa "Hari Kebudayaan bukan merupakan hari libur."

Latar belakang penetapan Hari Kebudayaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kebudayaan merupakan fondasi, pilar utama, dan instrumen strategis dalam membangun serta memperkuat karakter bangsa. Selain itu, kebudayaan juga dianggap penting dalam meningkatkan citra bangsa guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah memandang pelestarian dan pemajuan kebudayaan sebagai upaya untuk memantapkan peran serta posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Tujuannya adalah membangun masa depan dan peradaban demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Bahwa pengakuan secara nasional terhadap kebudayaan nasional perlu ditetapkan Hari Kebudayaan," demikian tertulis dalam SK tersebut.

Penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan memicu berbagai reaksi di masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah kesamaan tanggal dengan hari ulang tahun Presiden RI, Prabowo Subianto. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai apakah penetapan ini merupakan sebuah kebetulan atau memiliki keterkaitan dengan Presiden Prabowo.

Kendati demikian, berdasarkan pemberitaan dari koranmerapi.id dan tvriyogyakartanews, usulan penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional sebenarnya berasal dari kalangan seniman dan budayawan di Yogyakarta. Usulan ini juga mendapatkan dukungan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY.

Alasan utama di balik usulan ini adalah penetapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa pada tanggal 17 Oktober 1951. Tanggal tersebut dinilai memiliki nilai historis dan simbolik yang signifikan dalam perjalanan budaya Indonesia.

Tim 9 Garuda Plus, yang beranggotakan tokoh-tokoh penting dalam dunia seni dan budaya Indonesia, seperti Achmad Charis Zubair, Rahadi Saptoto Abro, Bimo, Esti Wuryani, Isti Sri Rahayu, Arya Ariyanto, Yani Saptohoedojo, Yati Pesek, Oni Wantara, dan Nano Asmorondono, secara aktif mengajukan usulan ini. Mereka melihatnya sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia di kancah internasional.

Achmad Charis Zubair, yang memimpin presentasi dan paparan usulan ini, menyatakan bahwa 17 Oktober merupakan "puncak kesadaran politik kebudayaan" yang akan memberikan dampak besar terhadap kesadaran kolektif bangsa Indonesia mengenai pentingnya kebudayaan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Hari Kebudayaan Nasional memiliki peran krusial dalam penguatan identitas nasional, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, pendidikan karakter dan kesadaran budaya bagi generasi muda, pengakuan dunia atas supremasi kebudayaan nusantara, serta peningkatan ekonomi kreatif dan pariwisata untuk kesejahteraan bangsa.

Dengan ditetapkannya 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat lebih menghargai, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Selain itu, momen ini diharapkan dapat menjadi pengingat akan pentingnya kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber: viva.co.id