Editorial Tempo: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proyek Infrastruktur

EDITORIAL TEMPO: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proyek Infrastruktur Mendesak Dilakukan

Jakarta - Editorial terbaru Majalah Tempo menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan di Indonesia. Dalam editorialnya, Tempo mengungkapkan kekhawatiran atas kurangnya keterbukaan informasi terkait sejumlah proyek strategis, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Tempo menyoroti bahwa minimnya transparansi dapat membuka celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru bisa menjadi beban ekonomi dan sosial.

Editorial tersebut menekankan perlunya audit independen terhadap proyek-proyek infrastruktur. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil audit juga harus dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan penggunaan dana proyek secara transparan.

"Transparansi adalah kunci untuk mencegah praktik KKN dalam proyek infrastruktur," tulis Tempo dalam editorialnya. "Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan, sehingga proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal."

Selain audit independen, Tempo juga menyerukan kepada pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait proyek-proyek infrastruktur. Informasi yang harus diungkapkan antara lain adalah studi kelayakan, rencana anggaran biaya (RAB), proses tender, kontrak kerja, hingga laporan perkembangan proyek secara berkala.

Kurangnya transparansi dalam proyek infrastruktur bukan hanya menjadi perhatian media, tetapi juga menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Beberapa organisasi non-pemerintah (ORNOP) telah melakukan kajian dan menemukan adanya potensi masalah dalam beberapa proyek strategis.

Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan jalan tol yang dinilai terlalu mahal dan tidak transparan dalam proses pembebasan lahannya. Selain itu, ada juga proyek pembangunan pembangkit listrik yang terindikasi adanya praktik mark-up anggaran dan keterlambatan penyelesaian.

Tempo juga menyoroti kasus "Kutukan Sumber Daya Alam" yang kerap terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dalam editorialnya, Tempo menyinggung beberapa kasus terkait pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan dan merugikan masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Raja Ampat terkait bisnis nikel.

Selain itu, Tempo juga mengangkat isu terkait "Serbuan Buruh Asing pada 1980" yang mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia. Editorial ini menyoroti perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan tenaga kerja asing agar tidak merugikan tenaga kerja lokal.

Menanggapi kritik dan masukan dari berbagai pihak, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek infrastruktur. Hal ini tidak hanya akan mencegah praktik KKN, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tempo menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa adanya kedua hal tersebut, proyek-proyek infrastruktur hanya akan menjadi sumber masalah dan beban bagi negara.

Sumber: majalah.tempo.co