Editorial Tempo: Reformasi Birokrasi Belum Selesai, Saatnya Evaluasi dan Percepatan (10 Juni 2025)

Reformasi Birokrasi Belum Selesai, Saatnya Evaluasi dan Percepatan

Jakarta - Reformasi birokrasi di Indonesia masih berjalan lambat dan belum mencapai hasil yang optimal. Editorial Tempo edisi 10 Juni 2025 menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh dan implementasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lambatnya perubahan dalam birokrasi ini dinilai menghambat kemajuan bangsa dan merugikan masyarakat.

Editorial tersebut menggarisbawahi bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda penting yang harus terus dipercepat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti penyederhanaan proses perizinan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

"Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar perubahan administratif, tetapi juga perubahan mental dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN)," tulis Editorial Tempo. "ASN harus memiliki orientasi pelayanan yang tinggi, profesional, dan akuntabel."

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai tingkatan birokrasi. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Editorial Tempo juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang tepat. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses reformasi birokrasi.

"Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan publik," lanjut Editorial Tempo. "Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan pengawasan terhadap kinerja ASN."

Untuk mempercepat reformasi birokrasi, Editorial Tempo memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja ASN. Kedua, pemerintah harus memberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi dan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang melakukan pelanggaran. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan ASN. Keempat, pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, editorial tersebut juga menyinggung mengenai beberapa isu krusial lain yang terkait dengan birokrasi dan pemerintahan, seperti:

• Efektivitas Laptop Chromebook: Perlu dipertimbangkan efektivitas penggunaan laptop Chromebook, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet.
• Proyek Tanggul Laut Raksasa: Ambisius, namun perlu dikaji dampaknya secara komprehensif agar tidak menimbulkan masalah baru.
• Megaproyek Strategis Nasional: Mimpi besar yang perlu diwujudkan dengan perencanaan matang dan pengelolaan yang transparan.
• Stimulus Fiskal: Perlu dievaluasi mengapa stimulus fiskal yang digelontorkan tidak memberikan dampak yang signifikan.
• PLTSa: Sebagai solusi parsial mengatasi masalah sampah, namun perlu dikaji dampak lingkungannya.
• Pengadaan Laptop Chromebook: Peran staf khusus Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop Chromebook perlu ditelusuri.

Editorial Tempo menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan birokrasi yang bersih, efisien, dan profesional, Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

Sumber: majalah.tempo.co