Editorial Tempo: Polemik RUU KUHP: Antara Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Editorial Tempo: Polemik RUU KUHP: Antara Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jakarta, Indonesia - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kembali menjadi sorotan publik. Tempo dalam editorialnya menyerukan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih cermat dalam menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa RUU KUHP yang akan disahkan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

RUU KUHP merupakan salah satu agenda legislasi yang krusial. Pembahasan mengenai RUU ini telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat sipil. Namun, dalam perjalanannya, RUU KUHP kerap kali menuai polemik dan kritik. Beberapa pasal dianggap kontroversial dan berpotensi mengancam kebebasan sipil serta hak-hak dasar warga negara.

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah potensi kriminalisasi terhadap beberapa tindakan yang seharusnya tidak masuk dalam ranah pidana. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga pasal-pasal yang dinilai diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, seperti pasal tentang perzinaan dan kohabitasi.

Tempo menekankan bahwa penting bagi pemerintah dan DPR untuk mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan RUU KUHP. Keterlibatan publik secara aktif akan memastikan bahwa RUU yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara. Selain itu, masukan dari para ahli hukum dan HAM juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa RUU KUHP sesuai dengan standar internasional dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Pemerintah dan DPR harus membuka diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Jangan sampai RUU KUHP disahkan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil," tulis Tempo dalam editorialnya.

Selain itu, Tempo juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan RUU KUHP. Pemerintah dan DPR harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik mengenai perkembangan pembahasan RUU tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif.

RUU KUHP memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, proses penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Pemerintah dan DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa RUU KUHP yang disahkan benar-benar memberikan kepastian hukum yang adil, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks ini, Tempo menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal dan memberikan masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan RUU KUHP. Partisipasi aktif dari masyarakat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa RUU yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan sesuai dengan harapan seluruh warga negara.

Polemik RUU KUHP ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk merefleksikan kembali sistem hukum pidana yang ada. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan mendengarkan masukan dari para ahli, diharapkan Indonesia dapat memiliki KUHP yang modern, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Sumber: nasional.tempo.co