Editorial Tempo: Krisis Iklim dan Aksi Nyata Pemerintah
Editorial Tempo: Krisis Iklim dan Aksi Nyata Pemerintah Jakarta - Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata yang membutuhkan respons cepat dan terukur dari pemerintah....
Editorial Tempo: Krisis Iklim dan Aksi Nyata Pemerintah
Jakarta - Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata yang membutuhkan respons cepat dan terukur dari pemerintah. Editorial Tempo terbaru menyoroti lambatnya implementasi kebijakan terkait perubahan iklim di Indonesia, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan. Kapan aksi nyata akan benar-benar terwujud?
Editorial ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global tentang dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Gelombang panas ekstrem, banjir, dan kekeringan menjadi peringatan bahwa waktu untuk bertindak semakin menipis. Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, dituntut untuk lebih serius dalam menjalankan komitmennya.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dinilai belum ambisius. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, dan panas bumi. Editorial ini mempertanyakan mengapa pemerintah belum optimal memanfaatkan potensi tersebut.
Selain itu, Tempo juga menyoroti masalah penegakan hukum lingkungan yang masih lemah. Kasus-kasus perusakan hutan, pencemaran sungai, dan pembakaran lahan gambut masih sering terjadi, menunjukkan kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari aparat terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam melindungi lingkungan.
Editorial ini juga menyinggung tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemerintah diharapkan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses informasi yang transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi secara nyata dalam menjaga lingkungan.
"Pemerintah sudah mengakui Kerusuhan Mei 1998 sebagai Pelanggaran HAM," ujar Ketua Komnas HAM, menjadi pengingat bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
Tempo juga menyoroti beberapa isu lain yang terkait dengan lingkungan, seperti sengketa lahan, pencucian uang terkait tambang, dan potensi bahaya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Isu-isu ini menunjukkan kompleksitas masalah lingkungan di Indonesia dan perlunya solusi yang komprehensif dan terintegrasi.
Editorial ini juga menyinggung tentang pentingnya menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Cara anak muda merawat aksara nusantara, seniman mural yang berkarya di jalanan, dan kolaborasi seni di galeri adalah contoh bagaimana budaya dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi krisis iklim.
Di bagian akhir, editorial ini menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata dan terukur dalam mengatasi perubahan iklim. Kebijakan yang ada harus diimplementasikan secara efektif, penegakan hukum harus diperkuat, dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Hanya dengan langkah-langkah konkret, Indonesia dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya global untuk menyelamatkan bumi.
Editorial ini ditutup dengan harapan agar pemerintah dapat menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dengan komitmen dan kerja keras, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.
Sumber: majalah.tempo.co
