Editorial Republika: Polemik Revisi UU ITE: Antara Kebebasan Berekspresi dan Ketertiban Hukum

Republika.co.id – Jakarta – Polemik revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali mencuat ke permukaan, memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. UU ITE, yang awalnya bertujuan untuk mengatur aktivitas di dunia maya, kini dinilai sebagian pihak telah menjadi alat untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa UU ITE masih diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di ruang digital, serta melindungi masyarakat dari ujaran kebencian dan disinformasi.

Perdebatan mengenai revisi UU ITE ini mencerminkan tarik-menarik antara dua kepentingan yang sama-sama penting, yaitu kebebasan berpendapat dan ketertiban hukum. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar penting dalam negara demokrasi, yang memungkinkan setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka. Namun, kebebasan ini juga memiliki batasnya, yaitu tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, menyebarkan ujaran kebencian, atau mengancam keamanan negara.

Dalam konteks ini, UU ITE diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara kebebasan berpendapat dan ketertiban hukum. Namun, dalam praktiknya, UU ITE seringkali digunakan secara subjektif dan multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengkriminalisasi orang-orang yang sebenarnya hanya menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda.

Menanggapi polemik ini, pemerintah dan DPR berencana untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Revisi ini diharapkan dapat memperjelas rumusan pasal-pasal yang dianggap karet, serta memberikan batasan yang lebih tegas mengenai tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran UU ITE.

Salah satu poin krusial dalam revisi UU ITE adalah mengenai pasal pencemaran nama baik. Pasal ini seringkali digunakan untuk melaporkan orang-orang yang mengkritik atau menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan pandangan pihak tertentu. Dalam revisi ini, diharapkan ada batasan yang lebih jelas mengenai unsur-unsur pencemaran nama baik, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan mediasi dan restorative justice.

Selain itu, revisi UU ITE juga diharapkan dapat mengatur mengenai penyebaran berita bohong atau hoaks. Hoaks merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan keresahan dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai penyebaran hoaks, serta sanksi yang tegas bagi pelaku penyebaran hoaks.

Namun, revisi UU ITE juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Jangan sampai revisi ini justru mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan mengancam demokrasi. Revisi UU ITE harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, ahli hukum, dan media.

Pemerintah dan DPR juga perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dalam merumuskan revisi UU ITE. Jangan sampai revisi ini hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Revisi UU ITE harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat menghasilkan undang-undang yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Di tengah polemik revisi UU ITE ini, penting bagi kita semua untuk tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan menghormati perbedaan pandangan. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Namun, kebebasan ini juga harus disertai dengan tanggung jawab, yaitu tidak menyebarkan ujaran kebencian, disinformasi, atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Dengan revisi UU ITE yang tepat dan implementasi yang adil, diharapkan kita dapat menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua warga negara. Ruang digital yang memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, tanpa rasa takut atau khawatir akan dikriminalisasi.

Sumber: news.republika.co.id