Editorial Republika: Dilema Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Editorial Republika: Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur dan Perlindungan Lingkungan

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur yang masif menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik pesatnya pembangunan, muncul kekhawatiran mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan. Editorial Republika menyoroti dilema antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan bendungan memang memberikan dampak positif bagi perekonomian. Aksesibilitas yang lebih baik dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Namun, pembangunan ini juga sering kali mengorbankan lahan hijau, merusak ekosistem, dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Salah satu contoh nyata adalah pembangunan jalan tol yang membelah hutan atau kawasan resapan air. Alih fungsi lahan ini dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan banjir. Selain itu, limbah konstruksi dan polusi udara dari kendaraan juga dapat mencemari lingkungan sekitar.

Dilema ini menuntut solusi inovatif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan konsep "green infrastructure". Konsep ini mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Misalnya, dengan membangun jembatan layang untuk melindungi habitat satwa liar, menggunakan material daur ulang, atau menanam pohon di sepanjang jalan tol untuk mengurangi polusi udara.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap izin lingkungan dan penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Perusahaan yang melanggar aturan harus dikenakan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha.

Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik terhadap proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Pemerintah dan pengembang juga harus transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan pembangunan.

Beberapa berita terkait lingkungan yang terjadi baru-baru ini antara lain, Gunung Raung kembali erupsi dan masyarakat diminta waspada. Selain itu, rata-rata setiap orang menghasilkan 7-8 kilogram sampah elektronik. Ada juga tiga perempuan yang bersepeda dari Bali ke Jakarta untuk kampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Zero Waste Warriors mengumpulkan ribuan botol plastik hingga drop box sampah. Pertamina International Shipping juga turut menanam 600 terumbu karang di Kepulauan Seribu.

Budi daya udang berkelanjutan juga menghasilkan panen berlimpah, serta ada proyek Flour yang bangun sistem pangan berkelanjutan. Sampah kiriman juga banjiri sungai Buntung, sehingga Wali Kota Yogyakarta meninjau ke lokasi.

Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi dilema pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, kita dapat membangun infrastruktur yang modern dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Sumber: news.republika.co.id