Editorial: Peran Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Iklim - Langkah Nyata untuk Masa Depan

Editorial: Peran Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Iklim - Langkah Nyata untuk Masa Depan

Krisis iklim terus menjadi ancaman global yang membutuhkan tindakan segera dan terkoordinasi. Editorial Republika Online edisi Jumat, 20 Juni 2025, menyoroti peran krusial pemerintah dalam mengatasi tantangan ini. Editorial ini menyerukan langkah-langkah nyata dan kebijakan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Krisis iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan masalah multidimensi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga keamanan. Perubahan iklim yang ekstrem telah menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas yang semakin sering terjadi, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan penderitaan manusia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Salah satu poin utama yang ditekankan dalam editorial ini adalah perlunya pemerintah untuk menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius dan mengikat secara hukum. Target ini harus didukung oleh kebijakan yang konkret dan terukur, seperti pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan deforestasi. Selain itu, pemerintah juga perlu menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau untuk menciptakan solusi inovatif dalam mengatasi perubahan iklim.

Editorial ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi krisis iklim. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia memiliki peran penting dalam perjanjian internasional seperti Paris Agreement. Pemerintah perlu aktif berpartisipasi dalam negosiasi iklim global dan berkontribusi pada upaya kolektif untuk mencapai target iklim yang disepakati.

Selain kebijakan mitigasi, editorial ini juga menekankan perlunya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang sudah tak terhindarkan. Pemerintah perlu mengembangkan strategi adaptasi yang komprehensif untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari risiko bencana alam. Ini termasuk investasi dalam sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, dan program-program pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Peran sektor swasta dan masyarakat sipil juga tidak boleh diabaikan dalam upaya mengatasi krisis iklim. Pemerintah perlu menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi dan berinvestasi dalam teknologi hijau. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan iklim.

Beberapa contoh konkret dari tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah termasuk:

• Pengembangan Energi Terbarukan: Meningkatkan investasi dalam energi surya, angin, air, dan panas bumi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, Pemerintah Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, namun pemanfaatannya masih belum optimal.
• Transportasi Berkelanjutan: Mendorong penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan, seperti bus listrik dan kereta api, serta memberikan insentif bagi penggunaan kendaraan listrik pribadi. DHL, misalnya, telah memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagai dukungan terhadap target hijau 2030.
• Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Menghentikan deforestasi dan melakukan reboisasi untuk meningkatkan penyerapan karbon. Pembangunan PLTS di lahan bekas tambang juga dapat menjadi solusi inovatif, meskipun terkendala masalah jaringan.
• Pertanian Berkelanjutan: Mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan pangan.
• Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi emisi.

Editorial ini juga mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengatasi krisis iklim, seperti upaya IWIP dalam meningkatkan skill UMKM di Maluku Utara untuk mendorong ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan pabrik panel surya terbesar di RI yang menyerap ratusan pekerja. Namun, editorial ini juga mengingatkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai target iklim yang ambisius.

Krisis iklim adalah tantangan besar yang membutuhkan tindakan segera dan terkoordinasi dari semua pihak. Pemerintah memiliki peran krusial dalam memimpin upaya ini dengan menetapkan target yang ambisius, mengembangkan kebijakan yang konkret, dan menginvestasikan sumber daya yang signifikan. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, kita dapat mengatasi krisis iklim dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sumber: republika.co.id