Analisis Tempo: Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur (14 Juni 2025)

Analisis Tempo: Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur (14 Juni 2025)

Jakarta, 14 Juni 2025 - Kebijakan otonomi daerah yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade di Indonesia menjadi sorotan utama dalam analisis terbaru yang dilakukan oleh Majalah Tempo. Analisis ini mengkaji efektivitas otonomi daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, sekaligus menyoroti potensi penyimpangan yang perlu diwaspadai. Tempo mencoba menjawab pertanyaan kunci: Sejauh mana otonomi daerah telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia?

Otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan anggaran, diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Tempo menemukan bahwa keberhasilan otonomi daerah dalam pembangunan infrastruktur sangat bervariasi antar daerah. Beberapa daerah berhasil memanfaatkan otonomi untuk membangun infrastruktur yang signifikan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Sementara itu, daerah lain masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah dalam pembangunan infrastruktur adalah kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya. Daerah dengan sumber daya manusia yang kompeten dan tata kelola yang baik cenderung lebih berhasil dalam memanfaatkan otonomi untuk pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas yang terbatas seringkali menghadapi kesulitan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek infrastruktur.

Selain itu, Tempo juga menyoroti potensi penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi masalah serius di beberapa daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat dan menghambat upaya peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur.

Analisis Tempo juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beberapa contoh kasus yang diangkat dalam analisis Tempo menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah dalam pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Kepala daerah yang memiliki visi yang jelas, komitmen yang kuat, dan kemampuan manajerial yang baik cenderung lebih berhasil dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sebaliknya, kepala daerah yang kurang kompeten atau terlibat dalam praktik KKN justru dapat menghambat pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Tempo juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan teknis dan finansial kepada daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah sejalan dengan prioritas nasional.

Dalam kesimpulannya, analisis Tempo menunjukkan bahwa otonomi daerah memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, potensi ini tidak akan terwujud jika tidak ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas, tata kelola, dan akuntabilitas. Pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil juga sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Sumber: majalah.tempo.co