Analisis: Dampak Kebijakan Moneter Terbaru Terhadap Sektor UMKM - Opini oleh Faisal Basri
Kebijakan Moneter Terbaru Picu Perhatian, Faisal Basri Soroti Dampak ke UMKM JAKARTA, [Tanggal Hari Ini] – Ekonom terkemuka Faisal Basri menyoroti potensi dampak kebijakan moneter terbaru Bank Indones...
Kebijakan Moneter Terbaru Picu Perhatian, Faisal Basri Soroti Dampak ke UMKM
JAKARTA, [Tanggal Hari Ini] – Ekonom terkemuka Faisal Basri menyoroti potensi dampak kebijakan moneter terbaru Bank Indonesia (BI) terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Analisis ini muncul di tengah kekhawatiran global tentang perlambatan ekonomi dan dampaknya terhadap bisnis kecil.
Faisal Basri menekankan bahwa UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, sangat rentan terhadap perubahan kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga, misalnya, dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi UMKM, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berinvestasi dan berkembang. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi jika tidak dikelola dengan baik.
“UMKM adalah sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan langsung berdampak pada biaya operasional mereka, terutama yang bergantung pada pinjaman bank,” ujar Faisal Basri dalam analisisnya.
Menurut Faisal Basri, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk mendukung UMKM. Ia menekankan perlunya dukungan komprehensif dari pemerintah, termasuk pelatihan, pendampingan, dan akses yang lebih mudah ke pasar. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa UMKM memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi, sehingga mereka dapat bersaing secara efektif di era digital.
“Dukungan pemerintah sangat penting untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi global. Ini termasuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses yang lebih mudah ke pasar,” tambahnya.
Faisal Basri juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung UMKM. Kebijakan moneter harus diselaraskan dengan kebijakan fiskal dan program-program pemerintah lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM.
"Koordinasi yang baik antara BI dan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam mendukung UMKM," tegasnya.
Lebih lanjut, Faisal Basri juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fluktuasi nilai tukar yang tinggi dapat merugikan UMKM yang melakukan ekspor atau impor, karena dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi keuntungan.
"Stabilitas nilai tukar rupiah sangat penting untuk memberikan kepastian bagi UMKM yang terlibat dalam perdagangan internasional," katanya.
Dalam analisisnya, Faisal Basri juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM. Banyak UMKM yang kurang memahami tentang manajemen keuangan, perencanaan bisnis, dan akses ke sumber pembiayaan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap risiko dan kesulitan dalam mengembangkan bisnis mereka.
"Peningkatan literasi keuangan sangat penting untuk membantu UMKM mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan membuat keputusan bisnis yang tepat," jelasnya.
Sebagai penutup, Faisal Basri menekankan bahwa dukungan terhadap UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan Bank Indonesia, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Perusahaan besar, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi melalui program-program kemitraan, pelatihan, dan pendampingan.
"Dukungan terhadap UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan bekerja sama, kita dapat membantu UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia," pungkasnya.
Sumber: cnnindonesia.com